Pasca Bencana Banjir Bandang
SENTANI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melaksanakan pertemuan bersama dengan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Kantor Bupati Jayapura, Selasa (23/4).
Rapat itu merupakan tindak lanjut dari hasil penandatanganan MoU antara Pemkab Jayapura, Pemprov Papua dengan Presiden Joko Widodo terkait pemulihan terhadap bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
Kepala BNPB Pusat, Doni Monarko mengungkapkan, pertemuan itu sekaligus membahas pelaksaanaan pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap kementerian lembaga dalam penanganan atau pemulihan bencana alam di Kabupaten Jayapura.
“Misalnya siapa mengerjakan apa dan bagaimana caranya, di mana tempatnya, supaya itu lebih fokus,”ungkap Doni Monarko kepada wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Selasa, (23/4).
Menurutnya, melalui rapat ini juga sekaligus berkoordinasi bagaimana mempercepat penataan atau pemulihan Kabupaten Jayapura khususnyan daerah terdampak bencana.
Dikatakan, penanganannya di bagi dalam tiga segmen. Pertama pemulihan kawasan cagar alam Cycloop. Itu berkaitan bagaimana mengembalikan fungsi konservasi hutan di kawasan tersebut. Kemudian sehubungan dengan penataan kembali kawasan pemukiman di kawasan kaki gunung Cycloop. Sehingga kawasan itu bisa steril dari pemukiman penduduk. Segmen kedua berkaitan dengan pemulihan di wilayah tengah antara kaki gunung Cycloop sampai di bibir Danau Sentani. semua persoalan yang ada di segmen kedua ini, yang berhubungan dengan daerah aliran sungai dan pemukiman penduduk itu akan ditata kembali.
“Segmen ketiga pemulihan di kawasan Danau Sentani. Kita harapkan kualitas air Danau Sentani bisa terjaga kemudian sedimentasinya bisa kita kurangi dan diharapkan setiap perumahan nanti mendapatkan bantuan MCK yang tempatnya di darat. Sehingga pada akhirnya Danau Sentani ini betul-betul terjaga dari sampah,”tambahnya.
Sementara itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengatakan, rapat itu dibahas mengenai beberapa hal yang akan dikerjakan pemerintah dengan merujuk pada data dari beberapa kementerian lembaga terkait kegiatan pemulihan kawasan yang terdampak bencana alam. Seperti geologi, kementrian lingkungan hidup, Kementrian PUPR. Masukan dari sejumlah lembaga tersebut akan menjadi rujukan bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemulihan pasca bencana itu.
“Ini mau bicarakan bagaimana implementasi dari kesepakatan yang sudah pernah dilakukan dengan Presiden Joko Widodo,”pungkasnya.(roy/tho)
