MERAUKE-388 warga Merauke yang terlockdown baik di Jawa dan Makassar dilaporkan telah mendaftar ke Posko yang dibentuk oleh relawan masyarakat untuk dapat dipulangkan dengan pesawat TNI AU ke Merauke.
Ketua Relawan Pemulangan Masyarakat tersebut Aloysius Dumatubun, SH mengungkapkan bahwa 388 warga yang sudah daftar ke posko tersebut yakni Posko Jakarta sebanyak 105 orang, Posko Surabaya 136 dan Posko Makassar sebanyak 147 orang. Data lengkap dan semua KTP Merauke. Aloysius Dumatubun tidak menerima jika pihaknya dikatakan liar dan hanya mau mencari sensasi dan keuntungan.
“Jangan kami dituduh ini liar dan hanya mencari keuntungan. Terlalu kecil bagi Aloysius Dumatubun,” kata Aloysius Dumatubun kepada wartawan di kediamannya, Senin (8/6).
Dia menjelaskan, adanya gerakan ini karena banyaknya warga Merauke yang terlockdown di luar Papua dan ingin pulang kumpul dengan keluarganya namun tidak bisa. Karena itu, pihaknya telah mengkomunikasikan dengan pihak Mabes TNI AU di jakarta dan hal ini dapat disanggupi untuk mengangkut warga Merauke yang ada di luar Merauke tersebut.
“Kami sudah laporkan ke pak Wakil Bupati dan Asisten I. Juga kepada Kapolres Merauke, Danlanud, kemudian Ketua Dewan dan Dandim meski secara bertatap muka belum. Tapi, pada prinsipnya semua setuju. Rencananya akan laporkan ke Bupati Merauke sebagai ketua gugus tugas Covid-19 setelah balik Merauke, Keputusannya ada di pak bupati,’’ jelasnya.
Aloysius Dumatubun juga dengan tegas menjelaskan warga yang akan pulang tersebut terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan kesehatan, dinyatakan sehat. Kemudian sampai di Merauke harus karantina selama 14 hari di Swiss belhotel, Hotel Korain dan Hotel Akat.
Ditanya soal tiket pesawat pemulangan tersebut, Aloysius Dumatubun mengaku soal harga tiket bukan ranahnya lagi. “Kami hanya mau fasilitasi agar masyarakat yang ada di luar Merauke yang terlockdown bisa kembali ke Merauke. Soal itu bukan ranah kami untuk memberikan penjelasan. Yang penting nanti datanya sudah terkumpul kemudian kami laporkan ke Mabes TNI AU,” jelasnya.
Sementara itu, bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si dikonfirmasi media ini terkait dengan pemulangan yang dikoordinir di luar pemerintah daerah tersebut mengaku belum mengambi keputusan. “Kami belum rapat. Nanti kalau sudah rapat baru kita sampaikan,’’ jelasnya.
Namun begitu, surat Bupati Merauke yang diterima media ini bernomor 360/24.13 tertanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani langsung bupati Merauke Frederikus Gebze yang berisi 4 point diantaranya menyatakan jika pemerintah Kabupaten Merauke tidak pernah bekerja sama dengan tim manapun dalam rangka pemulangan warga Merauke yang sedang berada di luar Kabupaten Merauke. Isi surat lainnya menyatakan, Pemerintah Kabupaten Merauke tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan Tim Pemulangan warga Merauke sebagaimana yang dimaksud tersebut. (ulo/tri)
