JAYAPURA – Karyawan-karyawati Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Abepura Provinsi Papua menuntut Plt Direktur RSKJ Abepura, dr. Edyson Marshala Lumban Gaol, untuk diganti.
Tuntutan itu disampaikan melalui spanduk yang terpasang di lingkungan RSKJ Abepura , Rabu (18/11) malam. Ada sejumlah alasan, sehingga para karyawan ini meminta agar Plt Direktur RSKJ Abepura diganti.
Dimana dalam spanduk itu tertulis, “Kami Karyawan-karyawati Rumah Sakit Khusus Jiwa Abepura (RSKJ) Provinsi Papua Meminta Pertanggung Jawaban Plt. Direktur RSKJ Abepura (dr. Edyson Marshala Lumban Gaol) untuk bertanggung jawab atas tuntutan kami.”
Para karyawan menilai penggunaan operasional BPJS sebesar 40 persen tidak sesuai aturan dan tidak jelas, serta dikelola langsung oleh direktur. Mereka juga menuntut pembayaran BPJS dari bulan Juli hingga Oktober 2026 agar segera dibayarkan.
Selain itu, para karyawan menilai perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai aturan. Mereka juga mempersoalkan pergantian beberapa tenaga yang dinilai tidak sesuai kompetensi, padahal rumah sakit sebagai pelayan harus memiliki legalitas Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
Para karyawan juga menilai kebutuhan pasien tidak terpenuhi, seperti alat kesehatan, obat, dan reagen, serta tidak terprogramnya kerja pelayanan umum sebesar 40 persen dalam bentuk persiapan pelayanan. Mereka juga menilai beberapa kegiatan RSK berupa pengadaan barang dan jasa dikerjakan sendiri oleh pimpinan dengan dalih pinjam CV.
Salah satu karyawan yang enggan disebut namanya, mengaku tuntutan tersebut muncul akibat sikap Plt Direktur yang tidak memperdulikan fasilitas rumah sakit. “Karena ini lagi persiapan akreditasi jadi kami butuh pimpinan yang bisa memadahi rumah sakit ini, pelayanan di atas, semua perlengkapan harus lengkap untuk persiapan akreditasi tahun depan. Kami tidak mau turun kelas”, ujarnya.
JAYAPURA – Karyawan-karyawati Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Abepura Provinsi Papua menuntut Plt Direktur RSKJ Abepura, dr. Edyson Marshala Lumban Gaol, untuk diganti.
Tuntutan itu disampaikan melalui spanduk yang terpasang di lingkungan RSKJ Abepura , Rabu (18/11) malam. Ada sejumlah alasan, sehingga para karyawan ini meminta agar Plt Direktur RSKJ Abepura diganti.
Dimana dalam spanduk itu tertulis, “Kami Karyawan-karyawati Rumah Sakit Khusus Jiwa Abepura (RSKJ) Provinsi Papua Meminta Pertanggung Jawaban Plt. Direktur RSKJ Abepura (dr. Edyson Marshala Lumban Gaol) untuk bertanggung jawab atas tuntutan kami.”
Para karyawan menilai penggunaan operasional BPJS sebesar 40 persen tidak sesuai aturan dan tidak jelas, serta dikelola langsung oleh direktur. Mereka juga menuntut pembayaran BPJS dari bulan Juli hingga Oktober 2026 agar segera dibayarkan.
Selain itu, para karyawan menilai perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai aturan. Mereka juga mempersoalkan pergantian beberapa tenaga yang dinilai tidak sesuai kompetensi, padahal rumah sakit sebagai pelayan harus memiliki legalitas Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
Para karyawan juga menilai kebutuhan pasien tidak terpenuhi, seperti alat kesehatan, obat, dan reagen, serta tidak terprogramnya kerja pelayanan umum sebesar 40 persen dalam bentuk persiapan pelayanan. Mereka juga menilai beberapa kegiatan RSK berupa pengadaan barang dan jasa dikerjakan sendiri oleh pimpinan dengan dalih pinjam CV.
Salah satu karyawan yang enggan disebut namanya, mengaku tuntutan tersebut muncul akibat sikap Plt Direktur yang tidak memperdulikan fasilitas rumah sakit. “Karena ini lagi persiapan akreditasi jadi kami butuh pimpinan yang bisa memadahi rumah sakit ini, pelayanan di atas, semua perlengkapan harus lengkap untuk persiapan akreditasi tahun depan. Kami tidak mau turun kelas”, ujarnya.