Pemda Harus Lindungi Nelayan Kecil

JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Popi Ayer menilai pemerintah daerah harus melindungi nelayan kecil setempat dari kapal besar untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian dan keadilan ekologis.

Popi Ayer yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, FMIPA, Uncen, mengatakan peran pemerintah bukan hanya sebagai donatur tetapi juga sebagai enabler (penggerak) dalam menyediakan lingkungan kebijakan yang memungkinkan nelayan kecil berkembang.

“Untuk itu pemerintah wajib melindungi nelayan terhadap praktik penangkapan destruktif, ketimpangan rantai pasar, penegakan zonasi dan wilayah tangkap serta pemberian subsidi bagi nelayan yang tepat sasaran,” katanya di Jayapura, Sabtu.

Menurut Popi, pendampingan berbasis karakter sosial budaya juga harus diperhitungkan dan dalam konteks Papua. Pihaknya menilai pentingnya pengakuan hak ulayat laut dan keterlibatan struktur adat.

Baca Juga :  Ratusan Personel Dikerahkan ke Lokasi Kebakaran Mandala

“Selanjutnya pendekatan komunal, bukan individualistik, pendampingan karena mengabaikan adat sering memicu konflik dan resistensi sosial,” ujarnya.

JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Popi Ayer menilai pemerintah daerah harus melindungi nelayan kecil setempat dari kapal besar untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian dan keadilan ekologis.

Popi Ayer yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, FMIPA, Uncen, mengatakan peran pemerintah bukan hanya sebagai donatur tetapi juga sebagai enabler (penggerak) dalam menyediakan lingkungan kebijakan yang memungkinkan nelayan kecil berkembang.

“Untuk itu pemerintah wajib melindungi nelayan terhadap praktik penangkapan destruktif, ketimpangan rantai pasar, penegakan zonasi dan wilayah tangkap serta pemberian subsidi bagi nelayan yang tepat sasaran,” katanya di Jayapura, Sabtu.

Menurut Popi, pendampingan berbasis karakter sosial budaya juga harus diperhitungkan dan dalam konteks Papua. Pihaknya menilai pentingnya pengakuan hak ulayat laut dan keterlibatan struktur adat.

Baca Juga :  Kapolda:Siapkan Lapangan Jika Ingin Berhadapan Dengan Aparat

“Selanjutnya pendekatan komunal, bukan individualistik, pendampingan karena mengabaikan adat sering memicu konflik dan resistensi sosial,” ujarnya.

Berita Terbaru

“Bercermin” di Kota Batu

Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

Artikel Lainnya