Analis Sebut Usulan yang Tidak Realistis
SURABAYA– Tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi juru runding konflik Amerika Serikat (AS)–Israel dengan Iran menuai pro dan kontra. Di tengah eskalasi militer yang kian memanas, sejumlah analis menilai langkah tersebut “sangat tidak realistis” dan sulit diwujudkan secara diplomatik maupun politik. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali kondisi keamanan yang kondusif.
Bahkan, apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Prabowo disebut bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi langsung. Langkah ini muncul setelah serangan AS–Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.
Mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, mempertanyakan efektivitas tawaran tersebut. Menurutnya, secara historis AS jarang menerima campur tangan pihak ketiga dalam konflik strategisnya. “Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” ujarnya.
Selain itu, dari sisi politik dan logistik, mediasi dinilai sulit dilakukan karena Indonesia harus menjembatani kepentingan Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta otoritas Iran dalam situasi perang terbuka. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyampaikan keraguannya. Ia menilai ketimpangan posisi Indonesia dengan AS membuat peluang menjadi mediator efektif semakin kecil.
Sejumlah pengamat menilai tawaran mediasi lebih bernuansa simbolik. Pengamat pertahanan dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menyebut gagasan tersebut sebagai “gimmick” karena Indonesia belum memiliki leverage politik, ekonomi, maupun militer yang signifikan dalam konflik tersebut.
Peneliti PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, bahkan menilai langkah ini sebagai upaya “memoles citra” di tengah krisis global.Konflik sendiri semakin kompleks setelah laporan wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan terbaru.
