JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura menggelar High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi dan Jaminan Ketersediaan Bahan Pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Selasa (24/2), di Ruang Rapat Wali Kota.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, didampingi Asisten II Setda Kota Jayapura, Abdul Majid. Pertemuan ini dihadiri para distributor, instansi teknis, unsur Forkopimda, serta sejumlah pemangku kepentingan strategis lainnya.
HLM ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jayapura dalam memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadhan hingga Idul Fitri.
Upaya ini juga merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang secara rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan.
Dalam arahannya, Rustan Saru menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan agenda prioritas daerah, terutama menjelang hari besar keagamaan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Momentum Ramadan dan Idul Fitri biasanya diikuti dengan lonjakan permintaan bahan pokok. Karena itu, kita harus memastikan stok tersedia dan harga tetap stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan Polresta Jayapura Kota melalui Satgas Saber Pangan Daerah memaparkan langkah-langkah strategis yang akan diperkuat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Pertama, pengawasan distribusi dan ketersediaan stok bahan pokok strategis dilakukan secara menyeluruh, mulai dari distributor besar hingga tingkat pengecer. Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya penimbunan (hoarding), distribusi tidak wajar, maupun pengurangan pasokan secara sengaja yang berpotensi memicu kelangkaan dan kenaikan harga.
Kedua, Satgas Saber Pangan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik curang, seperti penimbunan, manipulasi distribusi, serta permainan harga yang merugikan masyarakat.
Ketiga, dalam pengawasan harga dan stabilitas pasar, kepolisian akan terus berkoordinasi dengan dinas teknis, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Bank Indonesia guna memantau kewajaran harga di pasar tradisional maupun modern.
