JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 21 kali di 21 titik berbeda sepanjang tahun ini. Program tersebut digelar sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi di Papua.
Kepala Dinas Pangan Papua, Sri Utami mengatakan lokasi pelaksanaan GPM akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan momentum hari besar keagamaan.
“Lokasinya akan berpindah sesuai kebutuhan. Menjelang Lebaran misalnya, digelar di halaman masjid. Begitu juga saat Natal, akan dilakukan di rumah ibadah lainnya, sehingga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan bisa terpenuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, total terdapat 21 kali pelaksanaan pangan murah dalam setahun yang tersebar di sejumlah titik di Papua. Program ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah.
Pihaknya juga bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Papua dalam melakukan operasi pasar guna memastikan harga, terutama di tingkat produsen, tetap sesuai ketentuan.
“Kami berupaya agar harga berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 21 kali di 21 titik berbeda sepanjang tahun ini. Program tersebut digelar sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi di Papua.
Kepala Dinas Pangan Papua, Sri Utami mengatakan lokasi pelaksanaan GPM akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan momentum hari besar keagamaan.
“Lokasinya akan berpindah sesuai kebutuhan. Menjelang Lebaran misalnya, digelar di halaman masjid. Begitu juga saat Natal, akan dilakukan di rumah ibadah lainnya, sehingga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan bisa terpenuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, total terdapat 21 kali pelaksanaan pangan murah dalam setahun yang tersebar di sejumlah titik di Papua. Program ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah.
Pihaknya juga bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Papua dalam melakukan operasi pasar guna memastikan harga, terutama di tingkat produsen, tetap sesuai ketentuan.
“Kami berupaya agar harga berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
