JAYAPURA – Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua, Pemerintah Provinsi Papua mulai melakukan evaluasi pelaksanaan Program tersebut sepanjang tahun 2025.
Evaluasi dilakukan setelah program berjalan sekitar tiga bulan di Papua. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi. Yang mencakup sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan program.
“Banyak topik yang kita evaluasi, mulai dari ketersediaan pangan, pengawasan pangan, rantai pasok, hingga kelembagaan,” kata Aryoko, usai membuka Rapat Koordinasi MBG di Abepura, Kamis (22/1).
Selain itu, aryoko juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian serius pada kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menjelaskan kelembagaan program saat ini masih berada di tingkat provinsi. Ke depan, struktur tersebut harus diturunkan hingga tingkat kabupaten.
Evaluasi dilakukan terhadap ketersediaan dapur dan jumlah penerima layanan. Saat ini, kata dia, sasaran program masih terbatas pada anak sekolah. Namun pada tahun 2026, program direncanakan menjangkau kelompok lain.
“Nanti ke depan program ini harus menyentuh ibu hamil dan lansia dan sebagainya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga Aryoko, mengatakan perluasan sasaran tersebut telah menjadi arahan dalam pengembangan program. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting.
Ia menegaskan program ini tidak dapat dijalankan oleh pemerintah daerah semata. Seluruh pemangku kepentingan diminta bersinergi mendayagunakan potensi alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan.
“Supaya apa yang menjadi impian pemerintah dan negara dapat tercapai, semua harus bersinergi,” katanya.
