JAYAPURA–Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Papua, Senin (10/11). Dalam kunjungan tersebut, para legislator menyampaikan sejumlah masukan penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan pelaksanaan program tahunan di bidang infrastruktur dan transportasi berjalan sesuai target.
Kunjungan ini juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPR Papua, untuk memastikan setiap program kerja dari mitra teknis seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat dituntaskan tepat waktu.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang perlu mendapat perhatian serius, agar dapat rampung sesuai jadwal. Menurutnya, penyelesaian program ini penting untuk memastikan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Beberapa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dishub Papua harus dituntaskan sesuai target. Kami harap pelayanan kepada masyarakat, khususnya OAP, bisa semakin ditingkatkan,” tegas Joni.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, menambahkan bahwa Dishub dan Dinas PU diminta untuk tidak mengulangi persoalan tahun-tahun sebelumnya, di mana masih terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) akibat keterlambatan penyelesaian program.
“Kita mau agar tahun 2026 nanti fokus pada pekerjaan yang baru. Jangan lagi kita sibuk menuntaskan pekerjaan lama. Ini penting untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua,” ujar Norman.
Ia mengakui bahwa kedua dinas tersebut termasuk mitra kerja Komisi IV yang memiliki volume pekerjaan fisik paling besar. Karena itu, DPR Papua akan terus melakukan pengawasan secara rutin untuk memastikan seluruh program yang telah direncanakan dalam APBD 2025 bisa terealisasi maksimal.
JAYAPURA–Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Papua, Senin (10/11). Dalam kunjungan tersebut, para legislator menyampaikan sejumlah masukan penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan pelaksanaan program tahunan di bidang infrastruktur dan transportasi berjalan sesuai target.
Kunjungan ini juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPR Papua, untuk memastikan setiap program kerja dari mitra teknis seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat dituntaskan tepat waktu.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang perlu mendapat perhatian serius, agar dapat rampung sesuai jadwal. Menurutnya, penyelesaian program ini penting untuk memastikan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Beberapa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dishub Papua harus dituntaskan sesuai target. Kami harap pelayanan kepada masyarakat, khususnya OAP, bisa semakin ditingkatkan,” tegas Joni.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, menambahkan bahwa Dishub dan Dinas PU diminta untuk tidak mengulangi persoalan tahun-tahun sebelumnya, di mana masih terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) akibat keterlambatan penyelesaian program.
“Kita mau agar tahun 2026 nanti fokus pada pekerjaan yang baru. Jangan lagi kita sibuk menuntaskan pekerjaan lama. Ini penting untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua,” ujar Norman.
Ia mengakui bahwa kedua dinas tersebut termasuk mitra kerja Komisi IV yang memiliki volume pekerjaan fisik paling besar. Karena itu, DPR Papua akan terus melakukan pengawasan secara rutin untuk memastikan seluruh program yang telah direncanakan dalam APBD 2025 bisa terealisasi maksimal.
