JAYAPURA – Memperkuat sinergi antara akademisi dan praktisi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penegakan HAM di Papua. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) melakukan penjajakan kerjasama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua.
Jalinan kerja sama ini terlihat ketika Komnas HAM perwakilan Papua mengikuti kegiatan joint to lecture dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Uncen, di Kampus Uncen, Perumnas III, Waena, pada Kamis (30/10).
Kegiatan itu bertema ‘Stabilitas Politik: Keseimbangan Antara Konflik dan Konsensus’ dalam mata kuliah Sosiologi Politik dan Pembangunan Politik. Kepada Wartawan Akademisi Uncen, Dr. Renida Joselina Torobia mengatakan, kampus mengundang Komnas HAM dalam kegiatan itu sebagai bentuk jalinan kerjasama antara pihak Uncen dan praktisi HAM yang ada di tanah Papua.
Selain dari pada itu hadirnya Komnas HAM dalam dalam kegiatan itu untuk mengisi kuliah umum yang berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Politik dan Pembangunan Politik.
“Di situ ada pokok bahasan tentang konflik dan konsensus. Kita kasih teori ke mahasiswa tapi kita harus kasih juga aplikasi dari teori. Kita sepakat untuk join to lecture antara program studi dan Komnas HAM Papu. Kami senang ketika Komnas menanggap kegiatan ini,” kata Renida Joselina, saat di konfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (30/10).
Adapun tema tentang stabilitas politik, Komnas HAM dinilai sebagai lembaga yang bebas dan tidak berpihak kepada pihak manapun yang berkonflik.
Sementara itu sebelumnya, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, Komnas HAM memiliki kepentingan untuk penyebarluasan wawasan HAM dan konflik, karena itu selain pendekatan aspek teoritis, yuridis tetapi juga ada studi kasus.
“Misalnya bagaimana penanganan konflik, penyelesaian konflik, apa penyebab konflik, lalu bagaimana merubah konflik menjadi konsensus, kata Frits, ini yang kemudian menjadi penting,” jelas Frits. (jim/tri)
