SENTANI – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah serta Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) di Hotel Horison Sentani, Rabu (29/10).
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola keuangan daerah.
“Pengawasan yang baik menjadi kunci dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat disimak dengan baik, agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam memperkuat fungsi pengawasan pemerintahan.
“Kalau sudah diingatkan dua atau tiga kali namun tetap melakukan pelanggaran, maka langkah tegas harus diambil. Penegakan hukum adalah bagian dari pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bachril Bakri, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua yang menjadi provinsi pertama di Indonesia melaksanakan Rakorwasda pasca Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar pada 8–10 Oktober 2025 di Jakarta.
“Sesuai amanat Presiden RI, pengawasan harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan mempercepat birokrasi agar lebih responsif,” ujarnya.
SENTANI – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah serta Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) di Hotel Horison Sentani, Rabu (29/10).
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola keuangan daerah.
“Pengawasan yang baik menjadi kunci dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat disimak dengan baik, agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam memperkuat fungsi pengawasan pemerintahan.
“Kalau sudah diingatkan dua atau tiga kali namun tetap melakukan pelanggaran, maka langkah tegas harus diambil. Penegakan hukum adalah bagian dari pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bachril Bakri, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua yang menjadi provinsi pertama di Indonesia melaksanakan Rakorwasda pasca Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar pada 8–10 Oktober 2025 di Jakarta.
“Sesuai amanat Presiden RI, pengawasan harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan mempercepat birokrasi agar lebih responsif,” ujarnya.
