JAYAPURA – Beberapa poin yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua, saat mengikuti Rapat Koordinasi Inflasi, Senin (20/10). Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa bersama para gubernur seluruh Indonesia dan bupati/wali kota. Khusus Papua, diikuti oleh Gubernur Papua Mathius D Fakhiri dan jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara virtual.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry menyampaikan bahwa yang disampaikan saat itu adalah inflasi daerah seluruh Indonesia dalam tren terkendali, dan Inflasi Provinsi Papua termasuk dalam provinsi yang Inflasi terjaga dan terkendali. Pada bulan September y-on-y inflasi tercatat 0,99.
Diharapkan juga menjaga keterjangkauan harga di seluruh wilayah didukung kelancaran distribusi dan kerja sama perdagangan antardaerah. Selain itu, daerah perlu mempercepat penyerapan anggaran yang masih mengendap dan mengalokasikan pembelanjaan sesuai desain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Persentase realisasi APBD Provinsi Papua berdasarkan paparan Menteri Dalam Negeri sebesar 63,44% berada di atas rata-rata provinsi di Indonesia, atau provinsi peringkat 5 dengan realisasi terbesar dari 38 Provinsi setelah Jabar, Jatim, Gorontalo dan Sulawesi Barat,” kata Andry, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (23/10).
Sambungnya, dalam konteks inflasi, akselerasi belanja daerah membantu menjaga aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan relatif terjaga.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga menekankan bahwa pemerintah daerah bersama TPID dan instansi terkait harus memperkuat koordinasi untuk mengendalikan harga komoditas pangan utama yang menyumbang inflasi, terutama menjelang momen puncak seperti hari besar keagamaan. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
