JAYAPURA – Pengamanan terhadap kedatangan Wapres Gibran ke Jayapura nampaknya harus ekstra diperketat. Pasalnya Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi dan Mahasiswa Papua menyatakan bakal tetap melakukan aksi untuk mengingatkan mas wapres bahwa masih banyak poersoalan termasuk janji politik yang harus dituntaskan.
“Kami tetap melakukan aksi demo. Sekalipun aparat keamanan sudah menyarankan untuk tidak dilakukan tapi bagi kami ini waktunya menyampaikan aspirasi secara langsung,” jelas Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi dan Mahasiswa Papua, Leo Himan saat ditemui di Abepura, Selasa (16/9).
Ia menyatakan bahwa ada sejumlah poin yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Pertama menyangkut afirmatif dimana untuk lokasi Rumah Sakit Umum Papua (RSUP) dikatakan hingga kini masih didominasi pegawai dari luar. Sementara saat ini masih banyak orang asli Papua yang kesulitan mencari pekerjaan.
Seharusnya RSUP bisa melihat itu lebih jauh dan memastikan jika presentase pekerjan lebih didominasi oleh OAP. Lalu persoalan lain adalah pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat perlu mengetahui jika ada lokasi pendidikan yang dipalang.”Pak wapres harus mengetahui bahwa hingga kini kampus IPDN masih di palang karena berkaitan dengan masalah adat,” bebernya.
JAYAPURA – Pengamanan terhadap kedatangan Wapres Gibran ke Jayapura nampaknya harus ekstra diperketat. Pasalnya Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi dan Mahasiswa Papua menyatakan bakal tetap melakukan aksi untuk mengingatkan mas wapres bahwa masih banyak poersoalan termasuk janji politik yang harus dituntaskan.
“Kami tetap melakukan aksi demo. Sekalipun aparat keamanan sudah menyarankan untuk tidak dilakukan tapi bagi kami ini waktunya menyampaikan aspirasi secara langsung,” jelas Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi dan Mahasiswa Papua, Leo Himan saat ditemui di Abepura, Selasa (16/9).
Ia menyatakan bahwa ada sejumlah poin yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Pertama menyangkut afirmatif dimana untuk lokasi Rumah Sakit Umum Papua (RSUP) dikatakan hingga kini masih didominasi pegawai dari luar. Sementara saat ini masih banyak orang asli Papua yang kesulitan mencari pekerjaan.
Seharusnya RSUP bisa melihat itu lebih jauh dan memastikan jika presentase pekerjan lebih didominasi oleh OAP. Lalu persoalan lain adalah pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat perlu mengetahui jika ada lokasi pendidikan yang dipalang.”Pak wapres harus mengetahui bahwa hingga kini kampus IPDN masih di palang karena berkaitan dengan masalah adat,” bebernya.
