JAYAPURA-Komunitas Mahasiswa Kabupaten Puncak Jaya (KMPPJ) di Kota Studi Jayapura menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Kantor DPR Papua (DPRP), Jumat (22/8). Aksi tersebut menyuarakan keprihatinan atas kondisi kemanusiaan yang memburuk di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Distrik Lumo, Mewoluk, dan Ilamburawi.
Dalam aksi yang disertai orasi bergantian itu, mahasiswa yang tergabung dalam KMPPJ Kota Studi Jayapura ini menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRP untuk ditindaklanjuti. Adapun pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Koordinator lapangan aksi, Otty Telenggen, menegaskan bahwa kehadiran TNI di wilayah tersebut justru menimbulkan penderitaan mendalam bagi masyarakat sipil.
“Anak-anak kehilangan akses pendidikan, perempuan dan keluarga terpaksa mengungsi, sementara kebun, pasar, dan aktivitas ekonomi rakyat lumpuh total. Trauma, ketakutan, dan hilangnya rasa aman kini menjadi realitas harian masyarakat di Puncak Jaya,” tegas Otty Telengen.
Mahasiswa menilai operasi militer telah menciptakan krisis multidimensi, mulai dari kemanusiaan, pembangunan, hingga runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Mereka menekankan bahwa pendekatan militeristik gagal menyelesaikan akar persoalan di Papua.
“Papua tidak butuh lebih banyak pasukan, melainkan lebih banyak ruang dialog, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Negara seharusnya menjamin perlindungan rakyat sesuai amanat konstitusi dan hukum internasional,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa ini mendesak DPRP menyuarakan aspirasi rakyat Puncak Jaya, antara lain, Mendesak Pangdam XVII/Cenderawasih menarik seluruh pasukan non-organik dari Distrik Mewoluk, Lumo, dan Ilamburawi.
