Menanggapi Pernyataan “Guru Adalah Beban” dari Menkeu Sri Mulyani
Netizen baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah potongan video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam video tersebut, sang Bendahara Negara seolah-olah menyebut guru dan dosen sebagai ‘beban negara’. Betulkah?
Laporan:Jimi Karlodi, Priyadi_Jayapura
Video tersebut beredar cepat dan memantik protes dari berbagai kalangan. Menteri Sri Mulyani sendiri langsung bergerak memberikan klarifikasi jika video tersebut adalah hoax. Namun sayangnya publik sudah termakan potongan video yang dikatakan deepfake. Polemik bermula dari pidato yang ia sampaikan dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), beberapa hari lalu.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyinggung alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp 724,3 triliun. Ia kemudian menyoroti masih rendahnya gaji guru dan dosen, yang menurutnya menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dan setelah itu muncullah potongan video tadi.
Meski telah diklarifikasi namun pernyataan lain masih memanaskan kuping terkait kalimat apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat. Ini seolah-olah negara keteteran menggaji tenaga pendidik sehingga seharusnya sumber pembiayaan bisa juga lewat partisipasi masyarakat.
Padahal guru memiliki peran besar untuk mencerdaskan anak bangsa dimana dulunya anggota DPR juga dididik oleh yang namanya guru. Termasuk Sri Mulyani. Namun kondisi ini berbanding terbalik jika dilihat dari nilai yang diterima. Satu contoh saja terkait gaji. Perbandingan gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan gaji guru bak langit dan bumi.
Menurut Pengamat Ekonomi Dosen Tetap Magister Manajemen STIE Port Numbay Jayapura sekaligus Ketua Komite Integritas Akademik STIE Port Numbay Jayapura, John Agustinus, perbedaan fenomena anggota DPR dan gaji guru adalah kontras antara penghasilan dan beban negara yang sangat berbeda.
Menanggapi Pernyataan “Guru Adalah Beban” dari Menkeu Sri Mulyani
Netizen baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah potongan video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam video tersebut, sang Bendahara Negara seolah-olah menyebut guru dan dosen sebagai ‘beban negara’. Betulkah?
Laporan:Jimi Karlodi, Priyadi_Jayapura
Video tersebut beredar cepat dan memantik protes dari berbagai kalangan. Menteri Sri Mulyani sendiri langsung bergerak memberikan klarifikasi jika video tersebut adalah hoax. Namun sayangnya publik sudah termakan potongan video yang dikatakan deepfake. Polemik bermula dari pidato yang ia sampaikan dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), beberapa hari lalu.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyinggung alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp 724,3 triliun. Ia kemudian menyoroti masih rendahnya gaji guru dan dosen, yang menurutnya menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dan setelah itu muncullah potongan video tadi.
Meski telah diklarifikasi namun pernyataan lain masih memanaskan kuping terkait kalimat apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat. Ini seolah-olah negara keteteran menggaji tenaga pendidik sehingga seharusnya sumber pembiayaan bisa juga lewat partisipasi masyarakat.
Padahal guru memiliki peran besar untuk mencerdaskan anak bangsa dimana dulunya anggota DPR juga dididik oleh yang namanya guru. Termasuk Sri Mulyani. Namun kondisi ini berbanding terbalik jika dilihat dari nilai yang diterima. Satu contoh saja terkait gaji. Perbandingan gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan gaji guru bak langit dan bumi.
Menurut Pengamat Ekonomi Dosen Tetap Magister Manajemen STIE Port Numbay Jayapura sekaligus Ketua Komite Integritas Akademik STIE Port Numbay Jayapura, John Agustinus, perbedaan fenomena anggota DPR dan gaji guru adalah kontras antara penghasilan dan beban negara yang sangat berbeda.
