JAYAPURA – Moment 17 Agustus, bertepatan dengan 80 tahun Indonesia merdeka. Banyak capaian yang dibacakan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat hingga daerah bahkan distrik dan kelurahan. Hanya saja dari capaian keberhasilan maupun pembangunan tersebut, ada nilai kemanusiaan yang terkesan terbaikan.
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) justru menyoroti masih banyak korban berjatuhan di Tanah Papua akibat konflik bersenjata. Ini berulang kali disuarakan namun sampai sekarang minim perubahan. Korban masih jatuh sana sini.
Konflik antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata adalah pemicu utamanya. Dan rakyat tak berdosa yang menjadi korbannya. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang dipimpin pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Theo Hesegem, menilai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia gagal melindungi masyarakat sipil di Papua, sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia.
Padahal kata Theo, tujuan bernegara di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
JAYAPURA – Moment 17 Agustus, bertepatan dengan 80 tahun Indonesia merdeka. Banyak capaian yang dibacakan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat hingga daerah bahkan distrik dan kelurahan. Hanya saja dari capaian keberhasilan maupun pembangunan tersebut, ada nilai kemanusiaan yang terkesan terbaikan.
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) justru menyoroti masih banyak korban berjatuhan di Tanah Papua akibat konflik bersenjata. Ini berulang kali disuarakan namun sampai sekarang minim perubahan. Korban masih jatuh sana sini.
Konflik antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata adalah pemicu utamanya. Dan rakyat tak berdosa yang menjadi korbannya. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang dipimpin pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Theo Hesegem, menilai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia gagal melindungi masyarakat sipil di Papua, sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia.
Padahal kata Theo, tujuan bernegara di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
