JAYAPURA_Pasca dilantik sebagai anggota DPR Kota Jayapura Jalur Pengangkatan Sabtu (17/5) pekan kemarin, Christian FR Ireeuw mengaku dirinya akan terus memperjuangkan keamanan serta perlindungan masyarakat adat di wilayah Skouw. Hal ini mengingat wilayah tersebut merupakan daerah perbatasan antara RI dan PNG, maka tentu dilakukan perlindungan serta keamanan yang terjamin.
“Mengoptimalkan kehadiran negara dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kampung Skouw di perbatasan. Kemudian pemerintah kota Jayapura perlu mengoptimalkan ekonomi masyarakat adat kususnya masyarakat Skouw dalam pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan hubungan internasional RI dan PNG,” ujarnya.
Terkait dengan banyaknya kasus pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat atau pemilik Ulayat di Kota Jayapura, menurut Christian, penting bagi pemerintah untuk melakukan dialog, negosiasi, dan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya.
Menurutnya beberapa langkah langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik palang memalang, Pertama dengan melakukan Dialog dan Negosiasi. Menurut Christian, pemerintah, tokoh adat, dan pihak terkait perlu melakukan dialog yang intensif untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kedua, Penyelesaian Kasus yang Bersifat Khusus. Dijelaskan bahwa setiap kasus palang memalang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, solusi yang tepat perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contohnya, jika palang memalang terkait dengan masalah lahan, maka perlu dilakukan mediasi antara pemilik lahan dan pihak yang mengklaim lahan tersebut.
JAYAPURA_Pasca dilantik sebagai anggota DPR Kota Jayapura Jalur Pengangkatan Sabtu (17/5) pekan kemarin, Christian FR Ireeuw mengaku dirinya akan terus memperjuangkan keamanan serta perlindungan masyarakat adat di wilayah Skouw. Hal ini mengingat wilayah tersebut merupakan daerah perbatasan antara RI dan PNG, maka tentu dilakukan perlindungan serta keamanan yang terjamin.
“Mengoptimalkan kehadiran negara dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kampung Skouw di perbatasan. Kemudian pemerintah kota Jayapura perlu mengoptimalkan ekonomi masyarakat adat kususnya masyarakat Skouw dalam pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan hubungan internasional RI dan PNG,” ujarnya.
Terkait dengan banyaknya kasus pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat atau pemilik Ulayat di Kota Jayapura, menurut Christian, penting bagi pemerintah untuk melakukan dialog, negosiasi, dan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya.
Menurutnya beberapa langkah langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik palang memalang, Pertama dengan melakukan Dialog dan Negosiasi. Menurut Christian, pemerintah, tokoh adat, dan pihak terkait perlu melakukan dialog yang intensif untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kedua, Penyelesaian Kasus yang Bersifat Khusus. Dijelaskan bahwa setiap kasus palang memalang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, solusi yang tepat perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contohnya, jika palang memalang terkait dengan masalah lahan, maka perlu dilakukan mediasi antara pemilik lahan dan pihak yang mengklaim lahan tersebut.
