JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengungkapkan bahwa dinas yang dianggap tak efektif dalam mejalankan program kerja harus siap-siap terkena imbas. Anggaran yang dimiliki akan dipotong untuk membiayai pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong kepada Cenderawasih Pos, usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyerahan rekomendasi DPRP Papua terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, di kantor DPR, Jumat (9/5).
“Kita bisa sisir dan itu bisa untuk pembiayaan PSU. Berpengaruh sudah pasti, namun sejauh mana pengaruhnya itulah yang kita minimalisir. Sehingga roda pemerintahan dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bisa meningkat,” ujarnya
Kata Gubernur Ramses, termasuk juga sudah melakukan review ulang khususnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu. Sebab menurutnya, anggaran mereka masih bisa diefisiensi.
“Namun angka pastinya saya belum lihat, nanti setelah ini kita akan lakukan pergeseran anggaran PSU dan dalam waktu dekat NPHD-nya segera ditandatangani,” kata Ramses. Dalam penganggaran PSU, Ramses menyebut akan merasionalisasi anggaran pada dinas yang kurang efektif.
Kata Ramses, anggaran PSU semula Rp 189 miliar masih bisa dikurangi. “Saat NPHD diandatangani, maka itulah finalnya anggaran PSU untuk Bawaslu maupun KPU,” tegas Ramses.
Sebelumnya Ramses menyebut bahwa PSU tak akan menggunakan dana cadangan seiring dengan tidak adanya persetujuan dari DPR Papua. Termasuk juga enggan berutang di bank sebagaimana saran dari anggota DPR.
JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengungkapkan bahwa dinas yang dianggap tak efektif dalam mejalankan program kerja harus siap-siap terkena imbas. Anggaran yang dimiliki akan dipotong untuk membiayai pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong kepada Cenderawasih Pos, usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyerahan rekomendasi DPRP Papua terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, di kantor DPR, Jumat (9/5).
“Kita bisa sisir dan itu bisa untuk pembiayaan PSU. Berpengaruh sudah pasti, namun sejauh mana pengaruhnya itulah yang kita minimalisir. Sehingga roda pemerintahan dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bisa meningkat,” ujarnya
Kata Gubernur Ramses, termasuk juga sudah melakukan review ulang khususnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu. Sebab menurutnya, anggaran mereka masih bisa diefisiensi.
“Namun angka pastinya saya belum lihat, nanti setelah ini kita akan lakukan pergeseran anggaran PSU dan dalam waktu dekat NPHD-nya segera ditandatangani,” kata Ramses. Dalam penganggaran PSU, Ramses menyebut akan merasionalisasi anggaran pada dinas yang kurang efektif.
Kata Ramses, anggaran PSU semula Rp 189 miliar masih bisa dikurangi. “Saat NPHD diandatangani, maka itulah finalnya anggaran PSU untuk Bawaslu maupun KPU,” tegas Ramses.
Sebelumnya Ramses menyebut bahwa PSU tak akan menggunakan dana cadangan seiring dengan tidak adanya persetujuan dari DPR Papua. Termasuk juga enggan berutang di bank sebagaimana saran dari anggota DPR.
