WAMENA– Usai tiba di Wamena Gubernur Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBAÂ dan Wagub Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, SE, MMÂ mengambil apel perdana ASN dilingkungan pemprov Papua Pegunungan, dimana ditekankan jika pembangunan akan dimulai sesuai dengan adat dan budaya di Papua Pegunungan dengan baik.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan pembangunan yang akan diterapkan adalah pembangunan berdasarkan adat dan budaya lokal sebab, tidak bisa adat dan budaya lain yang diterapkan disini, oleh karena itu pemerintah mengajak seluruh ASN untuk bekerja bersama karena akan memulai pembangunan dari nol.
“Beberapa Waktu lalu saya melihat ada aksi demo yang bermuara padamogok kerja karena pemotongan TPP, disini saya ingin menjelaskan bahwa tunjangan tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah dan itu bukan hal yang wajib,” ungkapnya Senin (28/4) kemarin.
Kata Tabo, yang wajib itu adalah gaji ASN, kalau TPP itu hanya kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi rillkeuangan yang ada di daerah, tahun ini Papua Pegunungan terkena pengurangan anggaran dari pemerintah pusat, kemarin pada saat di pimpin Penjabat, itu hanya menghitung ASN dan PJ saja sehingga TPPnya agak tinggi hingga ASN dari Kabupaten semua ke provinsi.
“Sekarang harus kembali ada pengurangan karena saat ini sudah terbentuk MRP, DPRP dan Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif, ini semua membutuhkan biaya, sehingga ekarang kita akan sesuaikan dengan kondidi kemampuan keuangan daerah dengan kabupaten Jayawijaya memang tidak sama namun hanya berbeda sedikit,”katanya
WAMENA– Usai tiba di Wamena Gubernur Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBAÂ dan Wagub Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, SE, MMÂ mengambil apel perdana ASN dilingkungan pemprov Papua Pegunungan, dimana ditekankan jika pembangunan akan dimulai sesuai dengan adat dan budaya di Papua Pegunungan dengan baik.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan pembangunan yang akan diterapkan adalah pembangunan berdasarkan adat dan budaya lokal sebab, tidak bisa adat dan budaya lain yang diterapkan disini, oleh karena itu pemerintah mengajak seluruh ASN untuk bekerja bersama karena akan memulai pembangunan dari nol.
“Beberapa Waktu lalu saya melihat ada aksi demo yang bermuara padamogok kerja karena pemotongan TPP, disini saya ingin menjelaskan bahwa tunjangan tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah dan itu bukan hal yang wajib,” ungkapnya Senin (28/4) kemarin.
Kata Tabo, yang wajib itu adalah gaji ASN, kalau TPP itu hanya kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi rillkeuangan yang ada di daerah, tahun ini Papua Pegunungan terkena pengurangan anggaran dari pemerintah pusat, kemarin pada saat di pimpin Penjabat, itu hanya menghitung ASN dan PJ saja sehingga TPPnya agak tinggi hingga ASN dari Kabupaten semua ke provinsi.
“Sekarang harus kembali ada pengurangan karena saat ini sudah terbentuk MRP, DPRP dan Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif, ini semua membutuhkan biaya, sehingga ekarang kita akan sesuaikan dengan kondidi kemampuan keuangan daerah dengan kabupaten Jayawijaya memang tidak sama namun hanya berbeda sedikit,”katanya
