JAYAPURA-Akademisi bidang pemerintahan FISIP Uncen, Mulyadi Anangkota, meyakini keterlibatan pemilih atau wajib pilih masih tinggi pada tahapan pemilihan atau pemungutan suara ulang (PSU) gubernur dan wakil gubernur Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus mendatang.
“Sebelum bisa menjawab atau memastikan mengenai keterlibatan masyarakat pada PSU nanti. Tetapi kalau dihitung dari persentase mereka mengikuti pada pemilihan pertama saya optimis,” kata Mulyadi Anangkota, Selasa (15/4).
Menurutnya, jarak waktu yang cukup lama antara waktu pertama pemilihan umum dilakukan dengan PSU itu tentunya menjadi alasan bagi masyarakat untuk bisa mempelajari kekurangan dan kelebihan dua paslon tersebut.
“Masyarakat akan melihat, karena jarak waktu yang cukup lama. Sehingga masyarakat bisa lebih mempelajari, karena ada jarak waktu dari pemilihan pertama cukup lama,” ujarnya.
Namun demikian, dia juga mengomentari dampak dari PSU itu terhadap jalanya program pemerintahan di Papua. Tentu ada beberapa kebijakan yang tidak bisa dilakukan secara penuh oleh pemerintah sekarang, hal itu karena pimpinan daerah di tingkat provinsi yang masih dipegang seorang penjabat gubernur. Sehingga sudah pasti arah kebijakannya juga sangat terbatas.
“Tentu ada hal-hal tertentu yang dia tidak bisa putuskan karena dia hanya ditugaskan untuk memfasilitasi transisi pemerintah, pemerintahan yang belum definitif ke yang definitif,”jelasnya.
JAYAPURA-Akademisi bidang pemerintahan FISIP Uncen, Mulyadi Anangkota, meyakini keterlibatan pemilih atau wajib pilih masih tinggi pada tahapan pemilihan atau pemungutan suara ulang (PSU) gubernur dan wakil gubernur Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus mendatang.
“Sebelum bisa menjawab atau memastikan mengenai keterlibatan masyarakat pada PSU nanti. Tetapi kalau dihitung dari persentase mereka mengikuti pada pemilihan pertama saya optimis,” kata Mulyadi Anangkota, Selasa (15/4).
Menurutnya, jarak waktu yang cukup lama antara waktu pertama pemilihan umum dilakukan dengan PSU itu tentunya menjadi alasan bagi masyarakat untuk bisa mempelajari kekurangan dan kelebihan dua paslon tersebut.
“Masyarakat akan melihat, karena jarak waktu yang cukup lama. Sehingga masyarakat bisa lebih mempelajari, karena ada jarak waktu dari pemilihan pertama cukup lama,” ujarnya.
Namun demikian, dia juga mengomentari dampak dari PSU itu terhadap jalanya program pemerintahan di Papua. Tentu ada beberapa kebijakan yang tidak bisa dilakukan secara penuh oleh pemerintah sekarang, hal itu karena pimpinan daerah di tingkat provinsi yang masih dipegang seorang penjabat gubernur. Sehingga sudah pasti arah kebijakannya juga sangat terbatas.
“Tentu ada hal-hal tertentu yang dia tidak bisa putuskan karena dia hanya ditugaskan untuk memfasilitasi transisi pemerintah, pemerintahan yang belum definitif ke yang definitif,”jelasnya.
