JAYAPURA-Pakar ekonomi dari Universitas Cendrawasih Prof. Julius Ary Mollet menyebut kondisi ekonomi Papua saat ini menunjukkan situasi yang sedang tidak baik. Hal ini bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang mengalami trend penurunan.
Diakui Prof Julius Ary Mollet bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Papua sebenarnya tidak berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Apalagi Papua saat ini masih mengandalkan dana transfer pusat.
“Papua mirip dengan kondisi di luar Papua. Saya pernah singgung masalah efisiensi apalagi Papua ini hampir semua baik Kabupaten maupun provinsi itu tergantung pada dana transfer pusat,” kata Prof. Julius Ary Mollet, Kamis (3/4).
Mirisnya lagi kata dia, di tengah keuangan daerah yang sudah menipis itu, pelaksanaan Pilkada Papua yang harus diulang dengan dilakukan pemungutan suara ulang di Papua makin berdampak pada ekonomi. Karena miliaran anggaran akan dipakai untuk membiayai PSU itu.
“Celakanya karena efisiensi, ada beberapa program yang penting khususnya untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat itu tidak bisa dilaksanakan dan di Papua itu, anggaran kita habis juga untuk PSU itu,” bebernya.
JAYAPURA-Pakar ekonomi dari Universitas Cendrawasih Prof. Julius Ary Mollet menyebut kondisi ekonomi Papua saat ini menunjukkan situasi yang sedang tidak baik. Hal ini bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang mengalami trend penurunan.
Diakui Prof Julius Ary Mollet bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Papua sebenarnya tidak berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Apalagi Papua saat ini masih mengandalkan dana transfer pusat.
“Papua mirip dengan kondisi di luar Papua. Saya pernah singgung masalah efisiensi apalagi Papua ini hampir semua baik Kabupaten maupun provinsi itu tergantung pada dana transfer pusat,” kata Prof. Julius Ary Mollet, Kamis (3/4).
Mirisnya lagi kata dia, di tengah keuangan daerah yang sudah menipis itu, pelaksanaan Pilkada Papua yang harus diulang dengan dilakukan pemungutan suara ulang di Papua makin berdampak pada ekonomi. Karena miliaran anggaran akan dipakai untuk membiayai PSU itu.
“Celakanya karena efisiensi, ada beberapa program yang penting khususnya untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat itu tidak bisa dilaksanakan dan di Papua itu, anggaran kita habis juga untuk PSU itu,” bebernya.
