MERAUKE– Mahasiswa di Merauke dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Musamus (UNmus) Merauke menggelar aksi demo damai di lingkaran brawijaya (Libra) Merauke, Rabu (26/3). Aksi demo damai yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIT tersebut pada intinya menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang telah ditetapkan oleh DPR RI bebepa waktu lalu.
Aksi dilakukan dengan memasang 1 spanduk penolakan terhadap RUU TNI serta membagi-bagikan selebaran kepada para pengendara motor maupun pengemudi mobil yang berhenti ditraffic light tersebut.
Bintang, salah satu orator dalam aksi ini mengatakan penolakan ini dilakukan atas pengalaman kelam saat dwi fungsi ABRI, dimana demokrasi dipasung oleh penguasa.
‘’Pada tanggal 25 Maret 2025, DPR RI dan pemerintah kita mengesahkan RUU TNI yang berpotensi mengancam hak-hak demokrasi masyarakat yang telah dibangun dari tahun 1998 yang mana kita tahu terjadi penculikan, banyak penembakan. Apakah kita rakyat sipil ingin peristiwa tersebut terjadi lagi,’’ katanya.
Sementara itu, Penanggungjawab aksi demo tersebut Sultan Hasanuddin menjelaskan, pengesahan RUU TNI tersebut memicu kekuatiran besardi masyarakat Indonesia bermula dari dikeluarkannya surat Presiden Nomor R20/02/2025 tertanggalo 13 Februari 2025, dimana Preside mengusulkan adanya pembahasan RUU TNI dalam prolegnas prioriotas 2025 dimana RUU TNI ini tidak masuk dalam Prolegnas 2025 yang telah disahkan DPR RI.
MERAUKE– Mahasiswa di Merauke dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Musamus (UNmus) Merauke menggelar aksi demo damai di lingkaran brawijaya (Libra) Merauke, Rabu (26/3). Aksi demo damai yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIT tersebut pada intinya menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang telah ditetapkan oleh DPR RI bebepa waktu lalu.
Aksi dilakukan dengan memasang 1 spanduk penolakan terhadap RUU TNI serta membagi-bagikan selebaran kepada para pengendara motor maupun pengemudi mobil yang berhenti ditraffic light tersebut.
Bintang, salah satu orator dalam aksi ini mengatakan penolakan ini dilakukan atas pengalaman kelam saat dwi fungsi ABRI, dimana demokrasi dipasung oleh penguasa.
‘’Pada tanggal 25 Maret 2025, DPR RI dan pemerintah kita mengesahkan RUU TNI yang berpotensi mengancam hak-hak demokrasi masyarakat yang telah dibangun dari tahun 1998 yang mana kita tahu terjadi penculikan, banyak penembakan. Apakah kita rakyat sipil ingin peristiwa tersebut terjadi lagi,’’ katanya.
Sementara itu, Penanggungjawab aksi demo tersebut Sultan Hasanuddin menjelaskan, pengesahan RUU TNI tersebut memicu kekuatiran besardi masyarakat Indonesia bermula dari dikeluarkannya surat Presiden Nomor R20/02/2025 tertanggalo 13 Februari 2025, dimana Preside mengusulkan adanya pembahasan RUU TNI dalam prolegnas prioriotas 2025 dimana RUU TNI ini tidak masuk dalam Prolegnas 2025 yang telah disahkan DPR RI.
