JAYAPURA – Adanya penolakan dari sejumlah pelajar terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditanggapi beragam dengan berbagai perspektif. Ada yang mendukung penolakan namun ada juga yang menganggap bahwa sejatinya anak sekolah memang membutuhkan makan siang gratis dan bergizi.
Pasalnya, jika mengatakan bahwa selama ini anak-anak Papua tak mengeluh soal kondisi makanan dan lebih prihatin terhadap kondisi pendidikan, namun buktinya sejumlah kasus kelaparan akibat gagal panen masih sering menjadi momok ketika terjadi cuaca ekstrim.
Belum lagi banyaknya kasus busung lapar atau stunting akibat minimnya pemenuhan gizi. Terkait ini menurut salah satu anggota DPRK Provinsi Papua Pegunungan, Jhon Gobay pemberian makan gratis kepada anak sekolah bukanlah program yang baru.
Makan menurutnya merupakan kebutuhan dasar manusia, sama halnya dengan pendidikan. “Ini kami sampaikan ketika menjadi narasumber dalam seminar sehari dengan tema buat ko dan sa, apakah penting makan bergizi gratis di Papua yang dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Asrama Mahasiswa Katolik, Tauboria, Abepura Jayapura ke 49 belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu pernah ada program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Dasarnÿa adalah Permendagri No 18 tahun 2011 tentang Pedoman PMTAS.
Program ini selanjutnya disingkat PMT-AS dan menjadi kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk jajanan/kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
Dulu Progas (program gizi anak sekolah) di kerjakan secara nasional oleh Kemdikbud tahun 2914-2019 bekerjasama dengan Word Food Program (WFP) di 300 Kabupaten/kota dan 600 SD daerah terluar se Indonesia, dapurnya ditangani oleh orang tua dan masyarakat kampung sendiri.
Kini Presiden Prabowo meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pengalaman pelibatan masyarakat jauh lebih cocok sèpèrti daĺam program PMTAS dan (program gizi anak sekolah) dan skema kerjanya yang perlu ditetapkan oleh Badan Gizi Nasioñal, dàlam pŕogràm MBG di Tanah Papua.
JAYAPURA – Adanya penolakan dari sejumlah pelajar terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditanggapi beragam dengan berbagai perspektif. Ada yang mendukung penolakan namun ada juga yang menganggap bahwa sejatinya anak sekolah memang membutuhkan makan siang gratis dan bergizi.
Pasalnya, jika mengatakan bahwa selama ini anak-anak Papua tak mengeluh soal kondisi makanan dan lebih prihatin terhadap kondisi pendidikan, namun buktinya sejumlah kasus kelaparan akibat gagal panen masih sering menjadi momok ketika terjadi cuaca ekstrim.
Belum lagi banyaknya kasus busung lapar atau stunting akibat minimnya pemenuhan gizi. Terkait ini menurut salah satu anggota DPRK Provinsi Papua Pegunungan, Jhon Gobay pemberian makan gratis kepada anak sekolah bukanlah program yang baru.
Makan menurutnya merupakan kebutuhan dasar manusia, sama halnya dengan pendidikan. “Ini kami sampaikan ketika menjadi narasumber dalam seminar sehari dengan tema buat ko dan sa, apakah penting makan bergizi gratis di Papua yang dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Asrama Mahasiswa Katolik, Tauboria, Abepura Jayapura ke 49 belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu pernah ada program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Dasarnÿa adalah Permendagri No 18 tahun 2011 tentang Pedoman PMTAS.
Program ini selanjutnya disingkat PMT-AS dan menjadi kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk jajanan/kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
Dulu Progas (program gizi anak sekolah) di kerjakan secara nasional oleh Kemdikbud tahun 2914-2019 bekerjasama dengan Word Food Program (WFP) di 300 Kabupaten/kota dan 600 SD daerah terluar se Indonesia, dapurnya ditangani oleh orang tua dan masyarakat kampung sendiri.
Kini Presiden Prabowo meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pengalaman pelibatan masyarakat jauh lebih cocok sèpèrti daĺam program PMTAS dan (program gizi anak sekolah) dan skema kerjanya yang perlu ditetapkan oleh Badan Gizi Nasioñal, dàlam pŕogràm MBG di Tanah Papua.
