JAYAPURA – Pemerintah Distrik Abepura Kota Jayapura menggelar Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) tahun anggaran 2025, Rabu (5/3). Musrenbang ini dibuka langsung oleh wakil walikota Jayapura, Rustan Saru yang melibatkan Pemerintah distrik, Kepala Kampung dan stakeholder di wilayah Distrik Abepura.
Kepala Distrik Abepura Tom Rumbewas mengungkapkan, Musrenbang ini merupakan forum untuk merumuskan bersama tentang kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas di distrik Abepura. Karena itu, penting bagi semua kepala kampung bersama aparatnya untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
“Saya harap agar usulan pembangunan yang disampaikan oleh aparat kampung bersama semua peserta musrenbang adalah permasalahan pembangunan yang mendesak dan prioritas bagi wilayahnya,” Ujar Kepala Distrik Tom Rumbewas.
Kepala Distrik menyebut, hasil Musrenbang tingkat distrik ini nantinya akan usulkan secara berjenjang kepada Pemerintah Kabupaten dan dilanjutkan ke tingkat provinsi dan nasional untuk ditetapkan. Dengan demikian maka usulan program dalam musrenbang harus bersifat prioritas terkait kebutuhan dasar.
Sementara itu, dalam sambutannya kepala distrik menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Musrenbang dari delapan kelurahan di wilayah distrik Abepura yang dirampungkannya ke dalam bentuk usulan sebagai berikut; Pertama, dalam bidang sarana dan prasarana dengan total ada 90 kegiatan dengan pengunaan dana sebesar Rp 48.558.000.000 Miliar.
Kedua, Bidang seni budaya sebanyak 78 kegiatan dengan dana Rp 10.228.000.000 Miliar. Ketiga, Bidang Ekonomi sebanyak 57 kegiatan dengan total dana sebesar Rp 4.453.500.000 Milyar dan Keempat, Bidang pemerintah umum sebanyak 53 kegiatan dengan total dana Rp 3.701.700.000 Miliar.
“Itu merupakan kegiatan yang dirampungkan dari delapan kelurahan tiga kampung dengan jumlah RT/RW dari delapan kelurahan sebanyak 375,” ungkap kepala distrik dalam sambutannya, Rabu (5/3).
Adapun fokus distrik Abepura ditahun (2025) ini yakin lebih fokus ke penyelenggara kebersihan lingkungan hidup dan pelaksanaan Perda distribusi sampah kepada masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
