JAYAPURA– Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat melalui daerah untuk mempercepat proses pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dimulai dari desa. Papua juga menjadi salah satu daerah yang mendapatkan gerontoran dana besar untuk pembangunan yang sepatutnya dimulai dari tingkat desa.
Hanya saja sayangnya dana ini tidak semua terserap baik dan justru disinyalir lebih banyak kebocoran. Itu juga yang menjadi catatan Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Uncen Prof. Avelinus Lefaan, MS. Lefaan mengungkapkan bahwa dirinya tidak memungkiri jika pengelolaan dana desa di Papua belum benar-benar maksimal.
Namun harus diakui bahwa ada penggunaan dana desa yang sudah benar-benar baik namun tidak sedikit juga yang salah atau belum benar-benar tepat dalam pemanfaatannya alias masih banyak yang bocor. Karena itu ia menyarankan kepada pemerintah agar pentingnya membentuk desa percontohan terkait dengan pengelolaan dana tersebut.
Setidaknya harus ada tiga kriteria yang ditempuh oleh pemerintah mulai dari desa-desa yang ada di pusat kota pinggiran kota dan yang ada di daerah terpencil. “Dari tiga kategori keberadaan desa-desa itu harus memiliki desa percontohan terkait dengan pengelolaan Dana Desa supaya ada perbandingan tingkat keberhasilannya,”kata Prof. Avelinus Lefaan, Sabtu (1/2).
JAYAPURA– Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat melalui daerah untuk mempercepat proses pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dimulai dari desa. Papua juga menjadi salah satu daerah yang mendapatkan gerontoran dana besar untuk pembangunan yang sepatutnya dimulai dari tingkat desa.
Hanya saja sayangnya dana ini tidak semua terserap baik dan justru disinyalir lebih banyak kebocoran. Itu juga yang menjadi catatan Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Uncen Prof. Avelinus Lefaan, MS. Lefaan mengungkapkan bahwa dirinya tidak memungkiri jika pengelolaan dana desa di Papua belum benar-benar maksimal.
Namun harus diakui bahwa ada penggunaan dana desa yang sudah benar-benar baik namun tidak sedikit juga yang salah atau belum benar-benar tepat dalam pemanfaatannya alias masih banyak yang bocor. Karena itu ia menyarankan kepada pemerintah agar pentingnya membentuk desa percontohan terkait dengan pengelolaan dana tersebut.
Setidaknya harus ada tiga kriteria yang ditempuh oleh pemerintah mulai dari desa-desa yang ada di pusat kota pinggiran kota dan yang ada di daerah terpencil. “Dari tiga kategori keberadaan desa-desa itu harus memiliki desa percontohan terkait dengan pengelolaan Dana Desa supaya ada perbandingan tingkat keberhasilannya,”kata Prof. Avelinus Lefaan, Sabtu (1/2).
