JAYAPURA – Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengundang panitia seleksi (Pansel) untuk menghadiri rapat pasca penetapan 11 calon anggota DPRP jalur pengangkatan terpilih serta 22 calon tetap yang berasal dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua, pada 11 Januari lalu.
Dalam rapat tersebut, Ramses meminta Pansel DPR Papua Pengangkatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil penetapan calon terpilih dan calon tetap anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan.
“Saya sudah meminta Pansel untuk menanggapi keberatan secara tertulis. Kamis (23/1) adalah batas waktu yang saya berikan kepada mereka untuk menjawab, dan Jumat (24/1) saya akan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom, jadi saya minta persoalan ini sudah harus selesai,” kata gubernur kepada wartawan, Kamis (23/1).
Menurutnya, tanggapan tertulis dari Pansel sangat penting agar tidak terjadi kerugian dalam proses penerusan hasil keputusan tersebut kepada Kemendagri. Ia juga menegaskan bahwa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses seleksi, Pansel harus menjawab semua keluhan dan ketidakpuasan yang datang dari masyarakat, termasuk dari suku-suku maupun komunitas adat seperti DAS Tabi-Saireri.
“Tadi saya sampaikan mereka harus jawab, supaya tidak ada kerugian bagi saya untuk meneruskan hasil keputusan itu kepada Mendagri,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Pansel DPR Papua Pengangkatan, Hans Kaiwai membenarkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap hasil penetapan.
“Ada beberapa keluhan yang mereka ajukan, sehingga hari ini kami bertemu dengan gubernur untuk menyampaikan catatan-catatan tersebut,” kata Hans kepada wartawan usai bertemu denga gubernur. Lanjut Hans, Pansel akan memberikan jawaban tertulis untuk menanggapi keberatan tersebut.
Jawaban tersebut bertujuan memberikan informasi yang komprehensif kepada gubernur agar dapat mengambil langkah strategis yang tepat, termasuk melaporkan hasilnya kepada Kemendagri dan melanjutkan proses penetapan anggota DPR Papua masa jabatan 2024-2029. “Dengan adanya komunikasi antara masyarakat yang mengajukan keberatan dan jawaban dari Pansel, diharapkan gubernur memiliki dasar yang kuat untuk menetapkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak,” jelasnya.
Sekadar diketahui, pada Rabu (15/1). Sejumlah orang yang mengatasnamakan forum peduli kursi pengangkatan masyarakat adat Tabi-Saireri, berorasi di halaman Kantor Gubernur Papua. Aksi yang dilakukan ini lantaran tidak terima dengan penetapan anggota DPRP mekanisme pengangkatan, yang telah ditetapkan panitia seleksi pada Sabtu (11/1). (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
