Di Papua Pelaksanaan MBG Belum Jelas, Masih Pembahasan Informal
JAYAPURA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilakukan, Senin (6/1/2025) di beberapa provinsi di seluruh Indonesia.
“Program yang sudah dicanangkan dan berjalan tahun ini dan sudah di mulai pada 6 Januari lalu, tentu Dewan sangat berharap program ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik,” ujar Ketua DPRK Jayapura Theos Revelino B Ajomi kepada Cenderawasih Pos, di Aula DPRK Jayapura, Senin (13/1) sore.
Menurutnya, ini tentu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu peserta didik dan kemudian juga kemampuan mereka untuk lebih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik.
Theos mengatakan DPRK Jayapura siap mendukung penuh pelaksanaan program nasional pemberian makan siang bergizi gratis kepada siswa-siswi SD dan SMP hingga SMA di kota setempat seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia menambahkan untuk pembahasan pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis tersebut khususnya di Papua masih dalam tahap pembicaraan informal antara Pemerintah Kota Jayapura, bersama Pemprov Papua, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Untuk itu, kami berharap agar semua pihak yang akan terlibat dalam menjalankan program ini benar-benar menjalankannya sesuai dengan juknis dan pedoman yang di buat oleh Badan Gizi Nasional atau pihak yang diberikan tanggungjawab menjalankan program ini,” jelasnya.
Politisi Golkar Kota Jayapura ini berharap, untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis ini harus ada pengawasan yang ketat dari semua pihak karena ini tentu menyangkut masa depan anak-anak bangsa.
“Untuk itu perlu pengawasan dari Dinas Pendidikan atau Badan terkait dan pihak sekolah dan tentu program makan siang gratis ini bisa memenuhi harapan dari Pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto yang menggagas program ini,” ungkapnya.
Pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap program makan gizi gratis tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan anggota dewan.
Sementara itu terkait dengan biaya Rp 10 ribu per siswa setiap harinya di seluruh Indonesia masih menjadi polemik di Papua. Hal itu disebabkan karena harga kebutuhan pokok di Papua dan di pulau Jawa sangat jauh perbedaannya. “Sebenarnya kalau untuk Rp 10 ribu di Papua ini, kami dari lembaga dewan ini telah mencoba bertemu dengan pihak-pihak terkait untuk membahas program tersebut agar lebih jelas,” ungkapnya.
“Ini juga menjadi program prioritas kami di dewan terkait program makan gizi gratis ini,” pungkasnya. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
