Wednesday, January 15, 2025
26.7 C
Jayapura

Pemprov Papeg Pastikan Standar Harga MBG Rp. 30 Ribu Per Siswa

Dukung Kebijakan Presiden, Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan memastikan akan menerapkan cost sharing baik dari Provinsi dan Kabupaten sehingga standar harga makan bergizi gratis (MBG) yang digunakan menjadi Rp 30.000 per Siswa.

Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A pihaknya akan menunggu kebijakan nasional terkait dukungan pembiayaan MBG yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan diberikan juga kepada 8 kabupaten sebagai sebuah dana awal.

“Beberapa program pemerintah biasanya ada cost sharing, sehingga kami dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di tahun 2025 sudah menyiapkan anggaran untuk memberikan pendampingan apabila sudah ada kebijakan dukungan anggaran dari badan Gizi nasional,” ungkapnya Velix di Wamena Sabtu (11/1) malam.

Baca Juga :  Antisipasi Tindak Kriminal, Patroli Pleton Terus Diintensifkan

Kata Velix, Pemprov Papua Pegunungan siap dari sisi pendanaan termauk dengan 8 pemerintah kabupaten, di bulan November dan Desember pihaknya sudah melakukan ujicoba pola makan bergizi gratis, di beberapa sekolah seperti SD Inpres Napua dan beberapa TK negeri maupun dari swasta dari penyajiannya pilihan seperti hipere, keladi maupun nasi dan menu tambahan lain.

“Kami juga sudah memperhitungkan berapa biaya satu porsinya, sehingga jika nasional Rp 10.000 sampai dengan Rp 15000, kami dalam konteks ini menyiapkan Rp 30.000 per siswa, ini yang kami sudah lakukan ujicoba, sehingga pembiayaan itu yang kita alokasikan di tahun 2025 ini,” katanya

Ia juga menyebutkan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan 8 kabupaten untuk mendukung pembiayaan dari Badan Gizi Nasional ini disiapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, karena memang tak bisa sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah pusat khususnya untuk stadar harga menyajian MBG.

Baca Juga :  Hasil Seleksi Calon PPD Diumumkan Hari ini

Velix mengaku untuk saat ini 8 kabupaten yang ada di wilayah Papua pegunungan belum menerapkan program tersebut karena selama 3 bulan ini baru dilakukan ujicoba di 26 Provinsi di Indonesia, dan Papua Pegunungan belum dipilih untuk ujicoba itu, namun saat ini merupakan waktunya untuk melakukan ujicoba bagaimana pola penyajiannya, kualitas pilihan menunya, pelayanannya, harus dilakukan uji coba.(jo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Dukung Kebijakan Presiden, Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan memastikan akan menerapkan cost sharing baik dari Provinsi dan Kabupaten sehingga standar harga makan bergizi gratis (MBG) yang digunakan menjadi Rp 30.000 per Siswa.

Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A pihaknya akan menunggu kebijakan nasional terkait dukungan pembiayaan MBG yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan diberikan juga kepada 8 kabupaten sebagai sebuah dana awal.

“Beberapa program pemerintah biasanya ada cost sharing, sehingga kami dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di tahun 2025 sudah menyiapkan anggaran untuk memberikan pendampingan apabila sudah ada kebijakan dukungan anggaran dari badan Gizi nasional,” ungkapnya Velix di Wamena Sabtu (11/1) malam.

Baca Juga :  Hasil Seleksi Calon PPD Diumumkan Hari ini

Kata Velix, Pemprov Papua Pegunungan siap dari sisi pendanaan termauk dengan 8 pemerintah kabupaten, di bulan November dan Desember pihaknya sudah melakukan ujicoba pola makan bergizi gratis, di beberapa sekolah seperti SD Inpres Napua dan beberapa TK negeri maupun dari swasta dari penyajiannya pilihan seperti hipere, keladi maupun nasi dan menu tambahan lain.

“Kami juga sudah memperhitungkan berapa biaya satu porsinya, sehingga jika nasional Rp 10.000 sampai dengan Rp 15000, kami dalam konteks ini menyiapkan Rp 30.000 per siswa, ini yang kami sudah lakukan ujicoba, sehingga pembiayaan itu yang kita alokasikan di tahun 2025 ini,” katanya

Ia juga menyebutkan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan 8 kabupaten untuk mendukung pembiayaan dari Badan Gizi Nasional ini disiapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, karena memang tak bisa sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah pusat khususnya untuk stadar harga menyajian MBG.

Baca Juga :  Di Wamena, Mayat Perempuan Ditemukan Tinggal Kerangka

Velix mengaku untuk saat ini 8 kabupaten yang ada di wilayah Papua pegunungan belum menerapkan program tersebut karena selama 3 bulan ini baru dilakukan ujicoba di 26 Provinsi di Indonesia, dan Papua Pegunungan belum dipilih untuk ujicoba itu, namun saat ini merupakan waktunya untuk melakukan ujicoba bagaimana pola penyajiannya, kualitas pilihan menunya, pelayanannya, harus dilakukan uji coba.(jo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/