JAYAPURA-Kepala Perwakilan Bkkbn (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Papua, Sarles Brabar mengatakan Bkkbn saat ini sudah tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Presiden Prabowo Subianto memiliki kebijakan membentuk Bkkbn menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Adapun Bkkbn tersebut dipimpin oleh Menteri Wihaji, dibawa kepemimpinannya ia menyusun sejumlah program strategis nasional meliputi, program penyediaan 1000 fasilitas deker bagi pegawai di Bkkbn. Gerakan sejuta orang tua asuh cegah stunting (Genting). Genting digagas untuk memperkuat posisi stunting, sehingga mengakhiri tahun 2024 masalah stunting dapat diatasi.
Selain itu Bkkbn juga menggagas program sertifikasi calon pengantin program tersebut digagas untuk mendorong 100 ribu pengantin setiap tahunnya mendapatkan edukasi layanan konseling dan pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Tidak hanya itu, Wihaji juga menggagas program lansia prima, program tersebut fokus untuk meningkatkan kesehatan lansia dengan target manfaat 1 juta lansia setiap tahun.
“Nantinya setiap bulan para lansia ini akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di posyiandu lansia disetiap daerah,” ujarnya saat ditemui di ruangan kerja Senin (2/12)
Program lain yaitu pembuatan super ups pelayanan keluarga sejahtera berbasis siap bahagia (AI). Program tersebut ditargetkan untuk 1 juta gen z dan milenial. Mereka akan mendapatkan akses edukasi dan pelayanan konsultasi tentang kesehatan. Serta program trakhir yaitu ketersediaan data secara up to date.
“Dari program prgram ini kita diminta untuk lebih fokus menyiapkan data secara prima,” kata Sarles.
Khusus masalah stunting, dibawa kabinet merah putih masalah stunting harus diselesaikan secara tuntas. Dimana Presiden Prabowo menginstruksikan bahwa diakhir tahun 2024 angka stunting secara nasional harus berada di angka 14 persen.
Meskipun saat ini sesuai data Survei Status Gisi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stuting di Papua dan DOB masih cukup tinggi. Misalnya Papua Induk data SSGI tahun 2023 lalu masih diangka 28,6 persen, kemudian Papua Tengah 39,4 persen, Papua Pegunungan 37,3 persen dan Papua Selatan 27 persen. Data tersebut menunjukan masalah stunting di Papua dan DOB masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
“Kami optimis dengan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak selama ini, maka angka prevalensi stunting kita do akhir tshun 2024 akan menurun,” kata Sarles.
Sarles menegaskan masalah stunting tidak hanya dikerjakan satu pihak namun butuh sinerigtas dan kolaborasi yang solid, terutama tingkat Kabupaten/Kota sebab merekalah ujung tombak daripada kehidupan masyarakat.
Bila pemerintah daerah secara serius mendorong permasalah tersebut, maka angka yang ditargetkan nasional setiap tahunnya akam tercapai. Apalagi dengan dibentuknya kementerian Bkkbn, maka kendali terhadap setiap permasalahan akan semakin terfokus.
“Semoga saja melalui program strategis Menteri Bkkbn, maka masalah stunting di Papua akan semakin baik,” pungkasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
