Harus Segera Duduk Bersama Bentuk Tim Pemekaran PPS

MERAUKE- Dalam rangka menyikapi  rencana pemerintah pusat  untuk melakukan pemekaran  terhadap Provinsi Papua Selatan (PPS), maka  yang harus segera dilakukan   adalah dengan membentuk  tim pemekaran  Provinsi Papua Selatan maupun Kota Merauke  tersebut.  Ketua Sementara  DPRD Kabupaten Merauke  Ir. Drs. Benjamin Latumahina, ketika dihubungi media ini lewat telepon selulernya  memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang menjawab  apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua bagian Selatan selama ini. 

  “Pertama yang kita berikan apresiasi adalah pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  Tapi kita juga memberikan proviciat kepada Bapak Johanes Guba Gebze sebagai tokoh  masyarakat yang mendorong PPS dari beberapa tahun lalu. Proviciat juga kita berikan kepada Bupati Merauke   Frederikus Gebze, karena dengan komunikasi yang intens sehingga ini terus diperhatikan dan menjadi prioritas,’’ kata Politikus Partai NasDem tersebut. 

   Dengan sinyal positif yang   diberikan pemerintah pusat ini, lanjut Benjamin Latumahina, maka    langkah-langkah yang harus segera dilakukan adalah melakukan rapat   paling tidak dengan membentuk Tim Pemekaran  dengan mengundang keterwakilan dari 4 kabupaten, Merauke  Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.  Kemudian dibicarakan masalah  batas wilayah dan pembagian aset dan lain-lain.

   “Kita harus duduk bersama. Pertama, kita siapkan bukan hanya provinsi saja tapi juga soal pemekaran Kota. Karena selain masalah batas wilayah provinsi baru ini kita  siapkan dan masalah asetnya juga  untuk  pemekaran Kota Merauke. Harus diinventarisir mana yang akan menjadi aset kabupaten dan mana yang akan menjadi aset   kota serta  batas   wilayahnya,’’ katanya. 

  Tak kalah pentingnya, lanjut  Benyamin Latumahina, adalah masalah   anggaran. Berapa anggaran yang harus dimasukan dalam APBD induk 2020  untuk mempersiapkan tim. ‘’Kalau kita tidak siapkan anggaran, maka  nanti kita tidak bisa sambut  baik apa yang menjadi lampu hijau. Ini harus   disambut baik dengan pembagian kinerja dan didukung dengan dana untuk persiapan,’’ jelasnya.   

   Benjamin Latumahina berharap,  dalam waktu dekat ini sudah bisa duduk bersama untuk menyatukan presepsi dan langkah  untuk mengatur ke depan. Mengingat APBD 2020 belum ditetapkan sehingga masih ada peluang  untuk   menganggarkannya.   Diakui, bahwa untuk 2020, cukup banyak kegiatan yang akan menyita anggaran tersebut. Pertama adalah PON XX,   kemudian pelaksanaan Pilkada  dan menyambut  pemekaran  Papua Selatan dan Kota Merauke tersebut. (ulo/tri)

MERAUKE- Dalam rangka menyikapi  rencana pemerintah pusat  untuk melakukan pemekaran  terhadap Provinsi Papua Selatan (PPS), maka  yang harus segera dilakukan   adalah dengan membentuk  tim pemekaran  Provinsi Papua Selatan maupun Kota Merauke  tersebut.  Ketua Sementara  DPRD Kabupaten Merauke  Ir. Drs. Benjamin Latumahina, ketika dihubungi media ini lewat telepon selulernya  memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang menjawab  apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua bagian Selatan selama ini. 

  “Pertama yang kita berikan apresiasi adalah pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  Tapi kita juga memberikan proviciat kepada Bapak Johanes Guba Gebze sebagai tokoh  masyarakat yang mendorong PPS dari beberapa tahun lalu. Proviciat juga kita berikan kepada Bupati Merauke   Frederikus Gebze, karena dengan komunikasi yang intens sehingga ini terus diperhatikan dan menjadi prioritas,’’ kata Politikus Partai NasDem tersebut. 

   Dengan sinyal positif yang   diberikan pemerintah pusat ini, lanjut Benjamin Latumahina, maka    langkah-langkah yang harus segera dilakukan adalah melakukan rapat   paling tidak dengan membentuk Tim Pemekaran  dengan mengundang keterwakilan dari 4 kabupaten, Merauke  Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.  Kemudian dibicarakan masalah  batas wilayah dan pembagian aset dan lain-lain.

   “Kita harus duduk bersama. Pertama, kita siapkan bukan hanya provinsi saja tapi juga soal pemekaran Kota. Karena selain masalah batas wilayah provinsi baru ini kita  siapkan dan masalah asetnya juga  untuk  pemekaran Kota Merauke. Harus diinventarisir mana yang akan menjadi aset kabupaten dan mana yang akan menjadi aset   kota serta  batas   wilayahnya,’’ katanya. 

  Tak kalah pentingnya, lanjut  Benyamin Latumahina, adalah masalah   anggaran. Berapa anggaran yang harus dimasukan dalam APBD induk 2020  untuk mempersiapkan tim. ‘’Kalau kita tidak siapkan anggaran, maka  nanti kita tidak bisa sambut  baik apa yang menjadi lampu hijau. Ini harus   disambut baik dengan pembagian kinerja dan didukung dengan dana untuk persiapan,’’ jelasnya.   

   Benjamin Latumahina berharap,  dalam waktu dekat ini sudah bisa duduk bersama untuk menyatukan presepsi dan langkah  untuk mengatur ke depan. Mengingat APBD 2020 belum ditetapkan sehingga masih ada peluang  untuk   menganggarkannya.   Diakui, bahwa untuk 2020, cukup banyak kegiatan yang akan menyita anggaran tersebut. Pertama adalah PON XX,   kemudian pelaksanaan Pilkada  dan menyambut  pemekaran  Papua Selatan dan Kota Merauke tersebut. (ulo/tri)