Soal Penghentian Layanan Garuda Indonesia
BIAK NUMFOR – Pj Bupati Biak Numfor, Sofia Bonsapia, SH.,M.Hum memberikan tanggapan terkait penghentian layanan penerbangan Garuda Indonesia dari dan ke Bandara Frans Kaisiepo di Biak, Kamis (31/10). Menurut Bonsapia, Pemerintah Provinsi Papua, melalui Pj Gubernur, telah mengambil langkah untuk memanggil pihak maskapai Garuda Indonesia guna membahas solusi atas persoalan ini.
Dalam keterangannya, Pj Bupati menjelaskan bahwa pihak Garuda mengalami kerugian akibat kursi penumpang yang sering kosong dalam penerbangan dari dan ke Biak. Hal ini menyebabkan maskapai meminta Pemerintah Daerah untuk membeli sejumlah seat sebagai upaya mengurangi kerugian. Namun, Bonsapia menegaskan bahwa opsi tersebut sulit diwujudkan karena keterbatasan anggaran daerah.
“Dari Garuda, mereka memang mengaku merugi karena sering kali kursi kosong, baik dari Biak maupun sebaliknya. Mereka meminta Pemerintah Daerah membeli seat, tetapi kami tidak sanggup untuk melakukan hal itu dengan kondisi anggaran yang ada,” ungkap Pj Sofia Bonsapia.
Ia menyambut baik tindakan Pj Gubernur Papua, yang menekankan pentingnya pelayanan transportasi yang merata dan adil di Papua, termasuk rute penerbangan yang menjangkau Biak. Bonsapia menyebutkan alternatif yang sedang dipertimbangkan, yaitu penambahan rute dari wilayah lain, seperti Manokwari atau Sorong, agar jalur penerbangan ke Biak tetap beroperasi dengan penumpang yang cukup.
Soal Penghentian Layanan Garuda Indonesia
BIAK NUMFOR – Pj Bupati Biak Numfor, Sofia Bonsapia, SH.,M.Hum memberikan tanggapan terkait penghentian layanan penerbangan Garuda Indonesia dari dan ke Bandara Frans Kaisiepo di Biak, Kamis (31/10). Menurut Bonsapia, Pemerintah Provinsi Papua, melalui Pj Gubernur, telah mengambil langkah untuk memanggil pihak maskapai Garuda Indonesia guna membahas solusi atas persoalan ini.
Dalam keterangannya, Pj Bupati menjelaskan bahwa pihak Garuda mengalami kerugian akibat kursi penumpang yang sering kosong dalam penerbangan dari dan ke Biak. Hal ini menyebabkan maskapai meminta Pemerintah Daerah untuk membeli sejumlah seat sebagai upaya mengurangi kerugian. Namun, Bonsapia menegaskan bahwa opsi tersebut sulit diwujudkan karena keterbatasan anggaran daerah.
“Dari Garuda, mereka memang mengaku merugi karena sering kali kursi kosong, baik dari Biak maupun sebaliknya. Mereka meminta Pemerintah Daerah membeli seat, tetapi kami tidak sanggup untuk melakukan hal itu dengan kondisi anggaran yang ada,” ungkap Pj Sofia Bonsapia.
Ia menyambut baik tindakan Pj Gubernur Papua, yang menekankan pentingnya pelayanan transportasi yang merata dan adil di Papua, termasuk rute penerbangan yang menjangkau Biak. Bonsapia menyebutkan alternatif yang sedang dipertimbangkan, yaitu penambahan rute dari wilayah lain, seperti Manokwari atau Sorong, agar jalur penerbangan ke Biak tetap beroperasi dengan penumpang yang cukup.
