JAYAPURA – Dengan ditunjuknya Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI di kabinet Prabowo, diharapkan bisa membawa perubahan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM serta mengurangi kekerasan di Indonesia khususnya di Papua. Pasalnya dalam catatan Komnas HAM, angka kekerasan di Papua cukup tinggi dimana mulai Januari hingga September 2024 tercatat sebanyak 69 peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua.
Dari puluhan peristiwa kekerasan itu, korbannya sebanyak 92 orang. Dimana 40 orang mengalami luka luka dan 52 orang meninggal dunia. Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Pdt Matheus Adadikam mengharapkan adanya dua perwakilan Papua dalam susunan Kabinet Merah Putih bukan sebatas polesan belaka. Namun bisa memperhatikan isu-isu Papua.
“Kami bangga dengan adanya perwakilan dari Papua, namun itu juga tanggung jawab yang besar bagi mereka,” kata Pdt Adadikam saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (22/10).
Menurut Pdt Adadikam, Menteri HAM RI, Natalius punya beban yang jauh lebih berat. Pasalnya, ada beberapa pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan di era Jokowi.
“Posisi Natalius sangat berat, dia berhadapan dengan persoalan pelanggaran HAM di seluruh Indonesia. Namun dalam grafik, Papua paling tinggi kasus pelanggaran HAM-nya. Oleh karena itu, ini anak Papua sendiri yang urus Papua,” ujarnya.
JAYAPURA – Dengan ditunjuknya Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI di kabinet Prabowo, diharapkan bisa membawa perubahan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM serta mengurangi kekerasan di Indonesia khususnya di Papua. Pasalnya dalam catatan Komnas HAM, angka kekerasan di Papua cukup tinggi dimana mulai Januari hingga September 2024 tercatat sebanyak 69 peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua.
Dari puluhan peristiwa kekerasan itu, korbannya sebanyak 92 orang. Dimana 40 orang mengalami luka luka dan 52 orang meninggal dunia. Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Pdt Matheus Adadikam mengharapkan adanya dua perwakilan Papua dalam susunan Kabinet Merah Putih bukan sebatas polesan belaka. Namun bisa memperhatikan isu-isu Papua.
“Kami bangga dengan adanya perwakilan dari Papua, namun itu juga tanggung jawab yang besar bagi mereka,” kata Pdt Adadikam saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (22/10).
Menurut Pdt Adadikam, Menteri HAM RI, Natalius punya beban yang jauh lebih berat. Pasalnya, ada beberapa pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan di era Jokowi.
“Posisi Natalius sangat berat, dia berhadapan dengan persoalan pelanggaran HAM di seluruh Indonesia. Namun dalam grafik, Papua paling tinggi kasus pelanggaran HAM-nya. Oleh karena itu, ini anak Papua sendiri yang urus Papua,” ujarnya.
