JAYAPURA-Tingkat pengangguran di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura masih sangat tinggi. Hal ini disampaikan warga setempat saat kampanye terbatas Calon Wakil Gubernur Papua Yermias Bisai, Rabu (2/10) kemarin.
Keluhan pertama disampaikan Septianus, warga Kampung Skouw Sae. Septianus mengatakan sebagain besar lulusan sarjana di kampung tersebut susah mendapatkam pekerjaan. Hal itu terjadi karena minimnya perhatian pemerintah baik Kota Jayapura maupun tingkat provinsi.
“Anak-anak kami sudah berkali-kali bawa lamaran di Pemkot, maupun provinsi, tapi tidak ada satupun yang diterima,” kata Septianus saat sesi dialog dengan Yermias Bisai di halaman Kampung Skae.
Sebagai orang tua, mereka sangat resah dengan kebijakan pemerintah saat ini dimana menurutnya kebijakan penerapan tenaga kerja mestinya mengutamakan OAP daripada masyarakat lain. Akan tetapi kondisi yang terjadi justru OAP dipersulit. “Kami sangat kecewa kuliah mereka capai-capai tapi akhirnya jadi penganggur,” tandasnya.
Padahal lanjutnya di dalam UU Otsus sangat jelas mengatur tentang proteksi bagi orang asli Papua, tapi sayangnya justru OAP, semakin sulit mendapatkan tempat di berbagai instansi pemerintah maupun swasta.
JAYAPURA-Tingkat pengangguran di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura masih sangat tinggi. Hal ini disampaikan warga setempat saat kampanye terbatas Calon Wakil Gubernur Papua Yermias Bisai, Rabu (2/10) kemarin.
Keluhan pertama disampaikan Septianus, warga Kampung Skouw Sae. Septianus mengatakan sebagain besar lulusan sarjana di kampung tersebut susah mendapatkam pekerjaan. Hal itu terjadi karena minimnya perhatian pemerintah baik Kota Jayapura maupun tingkat provinsi.
“Anak-anak kami sudah berkali-kali bawa lamaran di Pemkot, maupun provinsi, tapi tidak ada satupun yang diterima,” kata Septianus saat sesi dialog dengan Yermias Bisai di halaman Kampung Skae.
Sebagai orang tua, mereka sangat resah dengan kebijakan pemerintah saat ini dimana menurutnya kebijakan penerapan tenaga kerja mestinya mengutamakan OAP daripada masyarakat lain. Akan tetapi kondisi yang terjadi justru OAP dipersulit. “Kami sangat kecewa kuliah mereka capai-capai tapi akhirnya jadi penganggur,” tandasnya.
Padahal lanjutnya di dalam UU Otsus sangat jelas mengatur tentang proteksi bagi orang asli Papua, tapi sayangnya justru OAP, semakin sulit mendapatkan tempat di berbagai instansi pemerintah maupun swasta.
