Friday, September 20, 2024
23.7 C
Jayapura

Sejumlah WNA Lalai Bayar Pajak

MERAUKE – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Papua  melakukan operasi gabungan di sejumlah perusahaan di Papua Selatan yang mempekerjakan orang asing pada Kamis (12/9).

Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Selatan Antonius Ayorbaba mengungkapkan bahwa  dari operasi gabungan yang dilakukan oleh Timpora tersebut menemukan sejumlah orang asing yang dipekerjakan di sejumlah perusahaan yang ada di Papua Selatan lalai membayar pajak.

‘’Temuan dari pelaksanaan operasi gabungan itu, beberapa warga asing belum juga taat mebayar pajak. Sehingga teman-teman dari pajak yang kemarin juga ikut dalam operasi gabungan itu memberikan sejumlah referensi terhadap manajemen perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Jadi dia tidak hanya masuk dari sisi keimigrasian menggunakan paspor , visa dan izin tinggal. Tapi juga punya kewajiban lain berupa pembayaran pajak kepada negara,’’ kata  Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Selatan Antonius Ayorbaba kepada wartawan pada Rapat Timpora Provinsi Papua Selatan,  di Merauke, Jumat (13/9) kemarin.

Baca Juga :  Ratusan Ekor Kepiting Merauke Diekspor ke Singapura

Hal lain yang dilihat, kata Kakanwil adalah mobilitas warga PNG yang melintas ke  Papua dan Papua Selatan yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Tapi juga banyak jalan-jalan tikus.

‘’Sehingga lewat Timpora ini, kita melakukan monitopring dan pengawasan bersama. Timpora ini dilakukan secara berjenjang. Yang dilakukan saat ini adalah tingkat provinsi yang dikoordinator Kanwil. Sedangkan Kantor Imigrasi Merauke melakukan Timpora di tingkat kabupaten masing-masing,’’ katanya.

  Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Provinsi Papua Selatan Drs. Agustinus Joko Guritno saat membuka  rapat Timpora Papsel tersebut mengatakan beragam kegiatan orang asing di seluruh wilayah Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak khususnya di Provinsi Papua Selatan  yang berbatasan langsung dengan PNG di darat dan Australia di Laut sehingga perlu mendapat perhatian khusus. (ulo/wen)

Baca Juga :  Ini Kata Bawaslu PPS Terkait  Pemasangan Spanduk  Bacalon Bupati atau Gubernur 

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

MERAUKE – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Papua  melakukan operasi gabungan di sejumlah perusahaan di Papua Selatan yang mempekerjakan orang asing pada Kamis (12/9).

Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Selatan Antonius Ayorbaba mengungkapkan bahwa  dari operasi gabungan yang dilakukan oleh Timpora tersebut menemukan sejumlah orang asing yang dipekerjakan di sejumlah perusahaan yang ada di Papua Selatan lalai membayar pajak.

‘’Temuan dari pelaksanaan operasi gabungan itu, beberapa warga asing belum juga taat mebayar pajak. Sehingga teman-teman dari pajak yang kemarin juga ikut dalam operasi gabungan itu memberikan sejumlah referensi terhadap manajemen perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Jadi dia tidak hanya masuk dari sisi keimigrasian menggunakan paspor , visa dan izin tinggal. Tapi juga punya kewajiban lain berupa pembayaran pajak kepada negara,’’ kata  Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Selatan Antonius Ayorbaba kepada wartawan pada Rapat Timpora Provinsi Papua Selatan,  di Merauke, Jumat (13/9) kemarin.

Baca Juga :  Bapenda Sosialisasi Pengenaan Pajak dan Retriusi Daerah Terbaru

Hal lain yang dilihat, kata Kakanwil adalah mobilitas warga PNG yang melintas ke  Papua dan Papua Selatan yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Tapi juga banyak jalan-jalan tikus.

‘’Sehingga lewat Timpora ini, kita melakukan monitopring dan pengawasan bersama. Timpora ini dilakukan secara berjenjang. Yang dilakukan saat ini adalah tingkat provinsi yang dikoordinator Kanwil. Sedangkan Kantor Imigrasi Merauke melakukan Timpora di tingkat kabupaten masing-masing,’’ katanya.

  Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Provinsi Papua Selatan Drs. Agustinus Joko Guritno saat membuka  rapat Timpora Papsel tersebut mengatakan beragam kegiatan orang asing di seluruh wilayah Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak khususnya di Provinsi Papua Selatan  yang berbatasan langsung dengan PNG di darat dan Australia di Laut sehingga perlu mendapat perhatian khusus. (ulo/wen)

Baca Juga :  Terlibat Pileg, Dua ASN Pemkab Merauke Akan Jalani Sidang Kode Etik 

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya