JAYAPURA – Memasuki usia ke 50 tahun bagi persatuan perawat nasional Indonesia (PPNI), telah ada 16 ribu perawat yang tersebar di 29 kabupaten/kota di tanah Papua.
Ketua DPW PPNI Provinsi Papua, Dr. Jems K.R, S.Kep.Ns., M.Sc, menyebut 16 ribu perawat tersebut belum termasuk mereka yang belum terdaftar atau sudah teregistrasi. Terutama perawat yang ada di daerah pedalaman.
“Untuk di kota sendiri hampir 100 persen semua teregistrasi, namun untuk di daerah pedalaman Papua sebagian belum,” ucap Jems, usai jalan sehat dan donor darah yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan, dalam rangka HUT PPNI tahun emas, Jumat (8/3).
Menurut Jems, secara matematis jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarat di tanah Papua. Namun data Kemenkes, yang menjadi persoalan saat ini baik di DPW maupun Dinkes adalah persoalan penempatannya.
“Untuk penempatan para perawat dikembalikan ke masing masing pemerintah daerah setempat,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan tingkat kesejahteraan perawat, Jems menyebut indikator kesejahteraan perawat parameternya adalah besaran UMP yang diterima dari setiap kabupaten/kota.
“Namun jika berbicara dari segi pelayanan, sebenarnya pelayanan seperti di rumah sakit atau Puskesmas maka mereka perlu diperhatikan oleh Kepala Puskesmas, Direktur RS maupun Dinkes setempat. Harus memperhitungkan kesejahteraan perawat baik dari segi penggajian ataupun keselamatan kerja,” kata Jems.
JAYAPURA – Memasuki usia ke 50 tahun bagi persatuan perawat nasional Indonesia (PPNI), telah ada 16 ribu perawat yang tersebar di 29 kabupaten/kota di tanah Papua.
Ketua DPW PPNI Provinsi Papua, Dr. Jems K.R, S.Kep.Ns., M.Sc, menyebut 16 ribu perawat tersebut belum termasuk mereka yang belum terdaftar atau sudah teregistrasi. Terutama perawat yang ada di daerah pedalaman.
“Untuk di kota sendiri hampir 100 persen semua teregistrasi, namun untuk di daerah pedalaman Papua sebagian belum,” ucap Jems, usai jalan sehat dan donor darah yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan, dalam rangka HUT PPNI tahun emas, Jumat (8/3).
Menurut Jems, secara matematis jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarat di tanah Papua. Namun data Kemenkes, yang menjadi persoalan saat ini baik di DPW maupun Dinkes adalah persoalan penempatannya.
“Untuk penempatan para perawat dikembalikan ke masing masing pemerintah daerah setempat,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan tingkat kesejahteraan perawat, Jems menyebut indikator kesejahteraan perawat parameternya adalah besaran UMP yang diterima dari setiap kabupaten/kota.
“Namun jika berbicara dari segi pelayanan, sebenarnya pelayanan seperti di rumah sakit atau Puskesmas maka mereka perlu diperhatikan oleh Kepala Puskesmas, Direktur RS maupun Dinkes setempat. Harus memperhitungkan kesejahteraan perawat baik dari segi penggajian ataupun keselamatan kerja,” kata Jems.
