JAYAPURA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, melalui bidang Pidsus amankan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus pengerjaan pembangunan bendungan irigasi, yang berlokasi di SP II, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi tahun 2013.
Kasi Pidsus Kejari Jayapura, Marvie de Queljoe, menerangkan jika terpidana dengan inisial YV adalah salah satu pejabat yang mengendalikan kegiatan pembangunan bendungan irigasi tersebut.
Dalam pembangunan tersebut, YV bersama -sama dengan YM ketua panitia lelang, YI selaku bendahara pengeluaran, DJ selaku Konsultan Pengawas, OM selaku Kabag keuangan, RS selaku direktur PT. Intan Bina Mandiri.
Dimana, mereka ini melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara sebesar Rp. 2.289.990.621,75 berdasarkan hasil perhitungan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua No : 43/LHP/XIV.11/P/07/2013 tanggal 23 Juli 2013.
Sehingga bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“YV sendiri sudah lebih dulu diamankan dan sudah melakukan ganti atas kerugian negara,” terang de Queljoe, Kamis (11/1).
JAYAPURA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, melalui bidang Pidsus amankan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus pengerjaan pembangunan bendungan irigasi, yang berlokasi di SP II, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi tahun 2013.
Kasi Pidsus Kejari Jayapura, Marvie de Queljoe, menerangkan jika terpidana dengan inisial YV adalah salah satu pejabat yang mengendalikan kegiatan pembangunan bendungan irigasi tersebut.
Dalam pembangunan tersebut, YV bersama -sama dengan YM ketua panitia lelang, YI selaku bendahara pengeluaran, DJ selaku Konsultan Pengawas, OM selaku Kabag keuangan, RS selaku direktur PT. Intan Bina Mandiri.
Dimana, mereka ini melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara sebesar Rp. 2.289.990.621,75 berdasarkan hasil perhitungan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua No : 43/LHP/XIV.11/P/07/2013 tanggal 23 Juli 2013.
Sehingga bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“YV sendiri sudah lebih dulu diamankan dan sudah melakukan ganti atas kerugian negara,” terang de Queljoe, Kamis (11/1).
