Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni mengatakan, berbagai lokasi dikunjungi dalam kunjungan Wapres. Baik lokasi pelayanan publik, lokasi pembangunan termasuk kantor BP3OKP yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapur
Dalam pertemuan itu, Anggota Badan Pengarah Papua (BPP) atau BP3OKP Pdt. Albert Yoku menyampaikan beberapa masukan kepada Wapres. Mulai dari kurangnya sarana-prasarana kesehatan, perlunya memperhatikan fasilitas rumah sa
“Untuk teman-teman wartawan di Papua Selatan, semangat terus. Terus dorong pemberitaan yang positif dari Merauke dan Papua Selatan, agar masyarakat luas mengetahui kemajuan yang ada di sini,” kata Wapres saat menyapa jur
Siswa SMPN 2 Sentani, Kabupaten Jayapura berebut salaman dengan Wapres Gibran Rakabumi Raka usai melihat program MBG di SMPN 2 Sentani, Rabu (17/9). (FOTO:Priyadi /Cepos)
Ia mengakui, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Jayapura memang belum berjalan maksimal. Saat ini baru ada sembilan yayasan yang terlibat dalam pelayanan MBG, sehingga pemerintah daerah terus mendorong yayasan lain aga
“Pelayanan kesehatan yang maksimal harus jadi prioritas. Ini adalah tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” tegas Wapres Gibran. Kepala Puskesmas Harapan Sentani, dr. Hanover Budianto,
Kesempatan tersebut, Wapres didampingi Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah, Wagub Papua Selatan Paskalis Imadawa, Kadis Pendidikan Provinsi Ignasius Babaga dan Kadis Pendidikan Merauke, Romanus Kande Kahol memantau langs
Dalam kunjungan kerjanya di Papua dan Papua Selatan, putra sulung Jokowi mendapatkan sejumlah masukan. Mulai dari pendidikan, kesehatan hingga program strategis nasional.
Atas beragam masukan itu, Wakil Menteri Dalam Neg
Tak sedikit yang menilai kunjungan dari wakil presiden tersebut mempunyai misi khusus, salah satu diantaranya untuk meredamkan suasana di tengah tinginya tensi politik di Papua. Menanggapi itu, Dosen Hukum Stikom Semaran
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey menyabut bahwa ini momentum bagi Gibran menyediakan waktu selama satu jam untuk bisa bertemu dengan aktor kunci di Papua. Aktor kunci yang dimaksudkan Komnas HAM
