Dari hasil rapat terbatas dan diskusi tersebut, secara umum masyarakat adat yang diwakili oleh sejumlah tokoh penting dari wilayah adat Tabi menyetujui atau menyepakati bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang boleh bergabung menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Tabiseri atau Papua.
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim AKP. Mattinetta, S. Sos, MM menyatakan, kasus Curas yang dilakukan WM telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya yang bersangkutan telah dijadikan sebagai tersangka.
Kepala Bidang Ketenagaan DP2AD Provinsi Papua, Manius Wenda, SPd, M.Si menyatakan, serah terima jabatan kepala sekolah yang dilakukan di Wamena ini karena ada beberapa kepala sekolah yang dievaluasi.
Ketua FK2D Kabupaten Jayawijaya yang juga sebagai Kepala Distrik Wamena Kota, Lince Kogoya, SIP mengakui, merasa ada keanehan dalam pembayaran BST tahap II, Tahun 2022, semenjak pandemi Covid -19 hingga saat ini, administrasi yang dianggap sudah baku itu diubah, sehingga ia merasa ada permainan diluar dari peraturan.
Aksi ini dilakukan untuk mendukung Benny Wenda yang sedang melakukan dialog bersama parleman di Inggris guna mendesak Komisaris Tinggi Ham PBB turun ke Papua menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM.
“Saya juga melihat mereka yang sekolah di Wamena ini ada biaya SPP. Karena itu, kami melihat masalah ini disikapi dengan menggratiskan biaya pendidikan setiap warga Nduga agar bisa fokus pada pendidikannya,”ungkapnya, Selasa (14/6) kemarin.
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim AKP. Mattinetta, S.Sos, MM kepada Cenderawasih Pos menyatakan, setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap maka saat ini pelaku merupakan tahan kejaksaan untuk proses selanjutnya.
iga pejabat utama Polres Pegunungan Bintang yakni Wakapolres, Kasat Binmas dan Kapolsek Kiwirok dimutasi sebagai penyegaran dalam organisasi sekaligus mendapat kesempatan mengembangkan karier sebagai anggota Polri.
Rencana demo yang akan dilakukan, hari ini, Selasa, (14/6), hanya boleh dilakukan dengan mengirim perwakilan ke DPRD Jayawijaya, tak bisa lagi dilakukan dengan massa yang besar, sebab halaman Kantor DPRD Jayawijaya itu sejak demo 3 Juni sampai saat ini masih dalam pengawasan.
