PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan pemerintah secara bertahap mulai mewujudnyatakan pelayanankesehatan dalam penanganan Stunting dan Gizi Buruk, pelaksanaan kegiatan ini merupan kolaborasi bersama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya untuk kegiatan pecontohan penanganan stunting.
 Kepala Perwakilan Bkkbn Papua Nerius Auparay menjelaskan kegiatan posyandu serentak ini digelar sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dimana setiap wilayah wajib mengintevensi percepatan penurunan angka stunting.
Menyikapi hal itu, Pj Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menilai salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memastikan setiap anak di Papua mendapatkan sarapan yang sehat dan bergizi setiap hari.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan tim percepatan penurunan stunting harus tetap membangun koordinasi dan komunikasi sesama OPD dan juga pemerintah daerah dalam Upaya mengatasi masalah stunting di Jayawijaya. Rembuk ini merupakan wujud komitmen perhatian semua pihak terhadap Stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Nerius Auparay, MSi menyatakan apa yang telah di diskusikan bersama harapannya harus ditindak lanjuti, jangan hanya bicara dan di programkan namun tak ditindak lanjuti, oleh karena itu BKKBN berharap PJ Bupati , Sekda dan Tim percepatan penanganan stunting haru menangani masalah ini serius.
Kepala BKKBN Provinsi Papua Drs.Nerius Auparay MSi menyatakan hari ini pihaknya menghadiri rembuk stunting dari Kabupaten Jayawijaya sekaligus mencanangkan program bapak asuh anak stunting di wilayah ini sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan stunting di wilayah ini.
 Menurutnya, peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing di mulai sejak anak dari dalam kandungan sampai usia dua tahun yang disebut dengan masa seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), dan dilanjutkan pada tahap berikutnya sampai dengan usia lima tahun.
Meski begitu, ada juga program kerja yang ternyata belum berhasil diatasi secara tuntas, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem dan masalah stunting di Kota Jayapura yang diakuinya masih cukup tinggi dan beberapa persoalan lainnya yang masih butuh penanganan oleh Pemkot Jayapura kedepan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke Delsiana K. Gebze, ditemui media ini mengungkapkan bahwa target tersebut sesuai dengan pencapaian yang telah berhasil dilakukan di tahun 2023.Â
 Rapat itu diikuti 4 OPD, Provinsi, dan 29 OPD Kabupaten Kota, Tim Percepatan Stunting Provinsi Papua dan satgas percepatan penurunan angka stunting, serta mitra yang lain. Adapun sebelum rakerda itu digelar Bkkbn bersama peserta ini menggelar pra Rakerda yang dimulai 20-21 Mei 2024.
