Triwarno mengatakan, hal yang dilakukan Pemkab Jayapura dalam menekan prevalensi angka stunting di Kabupaten Jayapura selama ini sudah optimal, karena dari penurunan begitu signifikan dari tahun tahun sebelumnya dan Kabupaten Jayapura merupakan Kabupaten terbaik di Papua yang dapat menurunkan prevalensi angka stunting begitu besar dibandingkan kabupaten lainnya.
Ketua TP-PKK Provinsi Papua Pegunungan, Ny. Herwin Meiliantina Wanggai mengatakan Posyandu tersebut merupakan binaan dari TP-PKK provinsi. Selain untuk memberikan pelayanan, juga memberikan dukungan dalam upaya penanganan penurunan stunting bagi warga masyarakat yang ada di sekitar Posyandu.
Sehingga Kabupaten Jayapura juga komitmen menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen. Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang, kepada wartawan Cenderawasih Pos, Kamis (25/1) kemarin.
  Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengakui, dari data yang dimilikinya angka stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi, bahkan hingga saat ini tercatat sudah mencapai 2000-an kasus. Tingginya angka stunting ini salah satu penyebabnya karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyambut program-program yang dijalankan oleh pemerintah.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong agar bagaimana keberpihakan masyarakat utamanya untuk pengentasan kemiskinan Ekstrime dan penanganan stunting dengan memastikan alokasi anggaran keberpihakan terhadap masalah ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dr. Willy E Mambieuw , SpB menyatakan awalnya Kabupaten Jayawijaya memiliki kenaikan angka Stungting hingga 29 Persen untuk untuk tahun 2023, namun karena teman –teman puskesmas di Distrik melakukan validasi data ada penurunan 28 Persen, artinya hanya 1 persen.
 Hal ini dipicu karena beberapa faktor, diantaranya minimnya pasokan makanan bergizi bagi Ibu hamil, dalam 1.000 hari pertama kehidupan, kemudian rendahnya kesadaran pola hidup yang sehat, pola asuh yang tidak berjalan baik, serta fasilitas kesehatan yang terbatas.
Sekda Indra mengatakan, percepatan penurunan dan penanganan stunting di Kabupaten Keerom berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. "Jadi di Provinsi Papua dari 9 kabupaten, Keerom termasuk salah satu kabupaten yang sangat konsen dalam pencegahan dan penurunan angka stunting nasional," ungkapnya.
Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, melalui Danramil 1707-04/Kimaam Kapten Inf Nurmadi menyampaikan bahwa kegiatan pemberian makanan tambahan bergizi kepada anak dan balita yang tercatat stunting di Kampung Deka bertujuan agar anak dan balita tersebut memiliki gizi yang cukup baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.
"Tingkatkan kolaborasi dan sinkronisasi terhadap delapan aksi program penanganan stunting di Kabupaten Biak Numfor," kata Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra pada rapat evaluasi penanganan stunting, Kamis.
