Adapun yang menjadi dasar permasalahan PPDB ini, karena perbandingan sekolah, antara jumlah sekolah SMA negeri dengan SMP di Japsel tidak berimbang. "Bayangkan SMP di Japsel ini banyak, kemudian SMA Negeri cuma satu, pastinya tidak imbang, apalagi masyarakat lebih mendominasi ingin sekolah negeri," kata Anton.
  Untuk itu, dia meminta kepala sekolah di Kota Jayapura supaya menjadikan hal ini sebagai catatan penting agar dapat melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas di sekolah masing-masing. Inovasi yang dilakukan ini dapat mempengaruhi kualitas lembaga pendidikan, sehingga terjadi pemerataan terhadap mutu dan kualitas pendidikan itu.
Namun karena Ignasius Babaga bahwa untuk mengembalikan pengelolaan SMA-SMK ke provinsi tersebut maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 dan 107 tahun 2022. Karena itu, lanjut Ignasius Babaga, pihaknya menyuarakan agar dilakukan revisi terhadap kedua peraturan pemerintah tersebut.Â
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Natalis Mumpu, Amd,Sos menyatakan perang yang terjadi tak hanya melibatkan 2 suku saja tapi ada beberapa suku bahkan dari luar Jayawijaya, sehingga berimbas bagi siswa sekolah yang saat ini masuk pada tahun ajaran baru dari SD ke SMP, SMP Ke SMA/SMK, SMA,/SMK ke Perguruan tinggi .
 Penghargaan diberikan atas Peran Aktifnya Dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika di sekolah. Penyerahan pengharaan dilakukan di sela kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional di Gedung Aula Rastra Samara Polda Papua, Kota Jayapura, Rabu (26/6).
Anton menjelaskan untuk pendaftaran ulang dilakukan beberapa tahap diantaranya tahap pertama dibuka untuk jalur afirmasi Port Numbay dan Putra Daerah. Kemudian jalur zonasi, dan hari terakhir jalur prestasi dan pindahan tugas atau mutasi.
 Mereka ingin memastikan kejelasan nasib anak-anak mereka ke depan. Pasalnya puluhan orang tua siswa ini mulai khawatir karena anak-anak mereka terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA di tahun ini, karena persoalan yang dialami saat ini.
Dalam rangka persiapan pembangunan sekolah unggulan di Kabupaten Mimika, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola Dana kemitraan PT Freeport Indonesia melakukan survei ke beberapa sekolah.
Kepala Sekolah SMAN 4 Jayapura Anton Djoko yang dihubungi tadi malam mangatakan pihaknya telah menemui Ondoafi, dan pihak ondoafi berjanji membuka palang, Selasa kemarin, tapi sayangnya hingga malam palang belum juga dibuka.
 Disampaikannya di kota Jayapura memiliki tujuh sekolah negeri, sehingga kata Musa jika semua siswa masuk ke sekolah Negeri memang tidak cukup. Tetapi sesuai dengan aturan harus disamaratakan baik itu negeri maupun swasta.
