Menurutnya ada sejumlah aset milik pemerintah Kabupaten Jayapura yang saat ini baru memiliki sertifikat pelepasan, sehingga perlu dilakukan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Jayapura dan itu dilakukan secara bertahap ke depan.
Selain itu dia juga mengharapkan sebaiknya sekolah-sekolah sudah harus melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru di saat hari libur, sehingga saat ini hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah.Â
Prioritas pengangkutan sampah itu dilakukan untuk mewujudkan wajah Kota Kabupaten Jayapura menjadi kota yang ramah dan bersih. Terutama pada saat penyelenggaraan event-event yang ada di Kabupaten Jayapura. Karena pada saat penyelenggaraan kegiatan, dipastikan jumlah sampah akan meningkat tidak saja dari rumah tangga tetapi juga dari kegiatan tersebut.
Dia mengatakan, air bersih menjadi kerinduan masyarakat setempat, karena saat ini mereka hanya mengandalkan air sumur tanah dan itupun mengadung zat kapur cukup tinggi sehingga sangat tidak baik untuk kesehatan.
Pernyataan sikap masyarakat adat Kemtuk tersebut disampaikan oleh tokoh -tokoh masyarakat adat Kemtuk yang berlangsung di Kampung Yanim, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura.
"Kami berharap keberadaan gerai ini memberikan kemudahan bagi calon penumpang pesawat yang berangkat dari Bandara Sentani dalam mendapatkan Vaksinasi Booster Covid-19," kata Surya Eka, Jumat (8/7).
"Pengangguran berdasi yang ada di Kabupaten Jayapura berdasarkan data kami itu sekitar 7 sampai 11.000 orang," kata Esau Awoitauw saat konfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (7/7).
Menurut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura itu, selama ini terkait dengan pengadaan tanah maupun aset lainnya milik pemerintah Kabupaten Jayapura sudah disesuaikan dengan tahapan dan tentunya sudah sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Karena itu dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak melakukan mafia tanah.
Markus, salah suatu petugas kebersihan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura mengatakan, aksi pesta miras di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura itu dilakukan oleh tiga orang pria. Saat itu didapatinya ketika mendatangi kantor itu untuk melaksanakan kegiatan membersihkan Komplek Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (6/7) sekitar pukul 05.00 pagi.
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari fraksi PDI Perjuangan, Konstan Daimoi menyoroti persoalan tanah atau aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang hampir setiap tahun terjadi masalah dan dianggap sulit teratasi.
