Ketua Tim P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua, Kasman, S.Pd.,M.Pd, Kasman, mengaku selama ini, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah dan meminimalisir peredaran Narkoba di masyarakat dan terutama mencegah masuknya narkoba di kalangan pelajar.
Menurut salah satu warga di sekitar sekolah tersebut yang namanya enggan dikorankan mengatakan bahwa pemalangan itu dilakukan sejak Sabtu pagi. Tapi pagi harinya hanya dipalang menggunakan kayu.
Aksi ini dilakukan dengan menyasar sejumlah tempat disekitar lingkungan sekolah, seperti jalan raya disekitar sekolah, perumahan disekitar sekolah, kawasan pertokoan, hingga turun ke got dan selokan untuk membersihkan sampah.Â
Beberapa orang tua mengaku kurang setuju mengingat ada beban biaya yang diberikan kepada mereka. Ini belum lagi biaya yang harus disiapkan untuk masuk ke jenjang berikutnya.
  Dia mengatakan aturan ini sebenarnya sudah berlaku dari beberapa tahun sebelumnya. Hanya perlu ditegaskan kembali agar sekolah-sekolah tidak melakukan kekeliruan atau kesalahan. Bahkan kata dia, kebijakan ini tidak berlaku saja di jenjang SMA tetapi juga SD SMP dan SMK.
  Karena itu dia meminta sekolah-sekolah supaya perlu melihat secara baik terkait dengan beban biaya yang dibutuhkan atau yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Jangan sampai sekolah-sekolah dianggap melakukan pungutan liar.
Ratusan siswa siswi di SMPN 1 Kota Jayapura, Selasa (4/6) kemarin kompak mengenakan pakaian adat daerah dari berbagai etnis dan suku yang ada di Indonesia. Ini disesuaikan dengan tema program P5 di sekolah itu, tentang kebhinekaan. Di mana melalui tema 3 itu anak didik diperkenalkan dengan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia.
  Hal itu kembali ditegaskan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid sebagai upaya untuk mengingatkan kembali sekolah-sekolah di Kota Jayapura untuk mematuhi aturan edaran Wali Kota Jayapura pada 2023 lalu.
  Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Selatan Thobias Tapumbi mengungkapkan untuk tahun 2023 lalu, pihaknya memberikan bantuan starlink satu sekolah di setiap kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan.
 Itu menurutnya belum dengan uang SPP. Padahal di Buton tempat asalnya tidak ada beban biaya pendidikan alias gratis, namun di Papua ia malah dibebankan biaya yang cukup mahal.
