Menurutnya, penerapan sistem ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta menata seluruh sektor retribusi daerah, termasuk retribusi parkir. Nantinya, seluruh juru parkir akan dilengkapi dengan seragam resmi yang disi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Jayapura, Jece Mano, mengatakan digitalisasi pembayaran retribusi sampah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempermudah masyarakat
"Pembayaran retribusi parkir juga dapat dilakukan melalui dua metode yakni secara non-tunai atau menggunakan QRIS maupun secara manual dengan uang tunai yang disertai karcis resmi," ujarnya.
“Peluncuran digitalisasi pembayaran retribusi daerah hari ini bukti nyata implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 serta Permend
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD pengelola PAD serta masyarakat yang terus patuh terhadap berbagai sektor retribusi dan pajak daerah.
"Kami lantas menanyakan siapa penanggungjawabnya, lalu dijawab tidak ada tapi disitu ada satu pria yang ternyata penanggungjawabnya. Kami masuk ke dalam dan menanyakan ke petugas lainnya malah saling lempar dan meminta k
Wali Kota Abisai Rollo menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, khususnya di bidang kebersihan.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru ini membahas evaluasi capaian realisasi tahun 2025, serta penetapan target untuk tahun 2026. Salah satu perhatian utama dalam Rakor tersebut adalah rendahnya
“Kita upayakan paling tidak--bisa sampai di 80 sampai 90 persen, walau tidak capai target,” kata Petrus. Lanjut dijelaskan, retribusi atau pungutan daerah di Pasar Sentral Timika, Kabupaten Mimika, yang dikelola oleh Dis
Menurutnya, pembayaran berbasis digital bukan hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga mampu menekan potensi kebocoran yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam pengelolaan pendapatan daerah.
