Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura resmi membuka Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun 2026, Rabu (29/4). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRK Jayapura ini mengusung agenda tunggal, yakni Penyampai
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo melalui Wakil Wali Kota, Rustan Saru, memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Dalam laporan LKPJ, peningkatan IPM menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan kemajuan
Agenda ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, dalam pemaparannya menegaskan bahwa LKPJ merupakan laporan resmi pemeri
Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua yang dibacakan oleh Edward Norman Banua menegaskan, penetapan Pokir merupakan bagian penting dalam perjalanan demokrasi di Tanah Papua. Pokir menjadi bukti bahwa aspirasi masyar
Sebelumnya, kata Guritno, telah dilakukan konsultasi publik pada 7 April 2026 dan disepakati tema RKPD 2027 yaitu ”Percepatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Ma
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRK Kota Jayapura, Theos R. B. Ajomi serta dihadiri Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ang
Pertemuan di Hambalang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretari
Asisten II Sekda Kabupaten Jayapura Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Rahman Basri, menjelaskan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak teknis terkait, di antaranya Basarnas, Balai Wilayah Sungai (BWS)
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Waropen, Yonathan Reri, serta dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah, Plh. Sekda Waropen, serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Ka
Bupati menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program prioritas sesuai kemampuan anggaran
