Pasca penertiban terhadap pasar Youtefa dan Pasar Otonom Kotaraja, pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menempatkan papan peringatan kepada para pedagang untuk tidak lagi berjualan di area-area yang sudah dilarang secara khusus di tempat-tempat yang sudah ditertibkan beberapa waktu lalu.
 Melihat kondisi ini, Komisi C mendesak pemerintah segera Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Disperindagkop segera melakukan penertiban kembali lapak tersebut serta pedagang pedagang nakal ini dan diberi sanksi tegas sesuai aturan.
 Reni (30), salah satu PKL, mengatakan dirinya memilih dagang di luar pasar dikarenakan kondisi pasar tidak terawat, sepi dan tidak memiliki tempat atau lapak. Hal tersebut membuat Reni enggan untuk berjualan di dalam pasar. Ia mengatakan aturan di dalam tidak jelas, dan tidak ada ketegasan dari para pengelola pasar.
 Urip mengaku sejak beberapa tahun belakangan pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada PKL, bahkan memasang papan pengumuman di depan kantor gubernur terkait larangan berjualan di lokasi tersebut.
Lanjut dia, berdasarkan informasi dari Disperindagkop Kota Jayapura, pihaknya akan memasang papan informasi dan larangan kepada para pedagang untuk tidak lagi membangun lapak jualan di tempat yang sudah diterbitkan oleh Pemkot Jayapura beberapa waktu yang lalu.
 Aturan ini, kata dia, berlaku untuk memberikan efek jera bagi pedagang nakal. Karena pemerintah kata dia telah berupaya memberikan tempat yang layak bagi mereka, tapi jutru itu tidak diindahkan dengan baik.
 Merespon hal itu, Can (44), salah satu pedagang yang lapaknya dibongkar, merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemkot itu. Can mengatakan seharusnya pemerintah terlebih dahulu persiapkan tempat sebelum melakukan penertiban. Namun Can tetap mendukung tindak pemerintah tersebut.
 Sebelumnya Pemkot telah berulang kali memberikan surat edaran terkait penertiban PKL di Pasar tersebut, tetapi nyatanya para pedagang masih tetap saja berjualan. Penertiban dilakukan bertujuan agar lebih tertib, pasar tidak semrawut.
  "Hari ini Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas perindakop melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan ilegal yang didirikan oleh para pedagang tanpa izin kepada pemerintah kota Jayapura,"kata Robert L.N. Awi.
  Pemkot telah memastikan bahwa, akan turun dengan kekuatan penuh, diback up dari TNI-Polri, Satpol PP dan sejumlah instansi teknis terkait, Pemerintah menegaskan dalam penertiban tersebut tidak ada lagi kompromi.
