Pengurangan ini disebabkan, jumlah pemilih pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu maksimal 300 pemilihm namun pada Pilkada serentak 2024 jumlah pemilih disetiap TPS bertambah antara 400-600 orang.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dalam arahannya di rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua, yang diselenggarakan di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (29/5) kemarin.
Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun mengingatkan seluruh KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada. Sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa diminimalisir saat Pemilukada nanti.
Karena menurutnya penunjukan penjabat walikota bukan kewenangan legislatif, namun ada pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga pihaknya tidak merasa kecewa atas putusan tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Intelkam Polri 2024 di Jakarta, Selasa, Hadi mengingatkan kerawanan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat meningkat hingga ke tingkat sedang dan tinggi sehingga butuh perencanaan yang matang dan tajam demi mengantisipasi potensi gangguan tersebut.
Dia menerangkan, tiga hal itu yang pertama adalah, tugas yang pertama itu adalah memastikan apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh PJ Walikota sebelumnya, seluruh proses pembangunan itu harus berjalan seperti biasa. Kemudian yang kedua memastikan kota Jayapura ini aman.
Menurut Raflus, jika melihat visi dan misi nya (BTM red), berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua baik dari bidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat, BTM cukup konsen membawa perubahan untuk bidang-bidang tersebut.
Dikatakan yang menjadi dasar kuat dirinya berani meninggalkan jabatan DPR RI terpilih, karena ingin membangun Papua yang lebih baik. Bahkan dia berkomitment jika dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Papua ini, dia akan mengubah wajah Papua menjadi daerah termaju ke-5 secara nasional.
Ketua MTI Wilayah Papua Papua Dr. Thelly Sula Hendrina mengatakan dengan melihat problematik angkutan umum di Kota Jayapura, bahkan di seluruh Provinsi Papua, maka pihaknya meminta kepada KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk memasukkan isu angkutan umum dalam tema dan kegiatan debat Pilkada 2024.
Disini Jhony menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan adat di Port Numbay. Hal tersebut menjadi satu targetnya jika dipercaya menjadi Wali Kota Jayapura nanti. Ini disampaikan Jhony wawancara yang digelar DPW PKS di Swiss-Belhotel.