Pertama komitment terhadap pelaksanaan UU No.2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus). Berkaitan dengan UU Otsus banyak hal yang menjadi penting dipikirkan pemimpin yang akan datang, beberapa diantaranya seperti hak proporsional OAP untuk segala kebijakan.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan KPU pada prinsipnya hanya menerima hasil yang disampaikan oleh tim dokter, dan kalau tim dokter menyatakan calon itu memenuhi syarat maka tetap akan menerima dan mempersiapkan penetapan sebagai calon pada 22 september nanti.
Rosina kebubun, dalam verifikasi ini pihaknya melibatkan tim sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen perbaikan yang dimasukan tersebut. Â
Konstentan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendaftar resmi ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Puncak, ada empat pasangan calon. Dari empat pasangan calon tersebut, empat diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Puncak. Bahkan dua diantaranya merupakan pimpinan OPD.
 Sekretaris Komisi A, Yoan Alfredo Wanbitman mengatakan rakor tersebut untuk memastikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dikerjakan Pantarlih selama ini. Dari raker tersebut beberapa hal yang dipertegas Komisi A kepada Komisioner KPU salah satunya, terkait DPT pada pemilu 2024 yang telah meninggal dunia, namun sampai saat ini masih terdata sebagai DPS.
  Brigjen Ludi menyatakan bahwa netralitas TNI dan Polri dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, adalah harga mati yang harus dipegang oleh seluruh prajurit TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  Terkait dengan pleno verifikasi semua dokumen dari para calon, Steve mengatakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Termasuk pengumuman hasil kesehatan yang sudah diterima KPU dari pihak RSUD Jayapura empat hari lalu.
Personel Polisi Wanita (Polwan) Polres Biak Numfor diminta untuk aktif untuk tergerak menjadi srikandi-srikandi yang turut proaktif dalam kegiatan yang mampu membawa harum nama bhayangkara dan Polri, dengan turut mendukung pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Serentak di Biak 2024.
Abdullah menjelaskan tahapan verifikasi aktual ini dilakukan mulai 6-8 September kemarin, adapun proses di dalamnya meliputi, perbaikan data identitas ataupun syarat berkas adminitrasi yang diinput Paslon kedalam aplikasi Silon.
Hal ini diungkapkan Pj Bupati lantaran beredar isu di tengah-tengah masyarakat bahwa kehadirannya di Mimika adalah sebagai titipan dari orang-orang tertentu untuk memenangkan salah satu Bacalon.Â