Menariknya pada pendaftaran Constant Karma ke KPU Provinsi Papua sempat terhambat selama kurang lebih 20 menit. Pasalnya KPU Provinsi Papua harus lebih dulu memastikan Constant Karma benar-benar mendapatkan dukungan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Selain itu KPU Papua juga memastikan pada pendaftaran ini harus dihadiri oleh Ketua dan Sekretraris DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua.
"Pergantian wakil gubernur ini adalah rencana Tuhan agar PDIP keluar sebagai pemenang dan dari puluhan nama akhirnya muncul satu nama yang disepakati yakni Pak Constant Karma," ujar Komarudin Watubun kepada wartawan. Sebelumnya, sejumlah nama telah diusulkan oleh BTM kepada partai politik pendukungnya. Namun, setelah melalui proses evaluasi, PDIP dan PKN akhirnya memilih Constant Karma sebagai pendamping.
“Pesan saya seluruh penyelenggara dan ASN Pemprov harus netral, hilangkan kepentingan pribadi dan kelompok yang merusak jalanya demokrasi di Papua,” kata Ramses dalam arahannya.
Dia mengatakan, harus ada keseimbangan untuk posisi gubernur dan wakilnya yang mewakili dua wilayah itu. Jika partai pengusung mengambil wakilnya dari Tabi, itu justru akan menyulitkan proses selanjutnya. BTM sudah mewakili Tabi, karena itu wakilnya harus berasal dari Saireri.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo kepada wartawan mengungkapkan, rapat terkait dengan PSU Boven Digoel ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Pada prinsipnya, kata mantan Rektor Uncen ini bahwa Pemprov Papua Selatan siap mendukung pelaksanaan PSU di Boven Digoel tersebut.
Karena itu, dia berharap agar proses dan tahapan tersebut harus segera dilakukan. Karena anggaran yang dikelola oleh daerah itu harus digelontorkan melalui program dan kegiatan kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai hal ini yang betul-betul menghambat jalannya pembangunan di Papua.
Proses ini sendiri dilakukan dalam tahapan awal jelang pendaftaran yang dilakukan oleh KPU. Karenanya banyak yang menganggap jika PSU terjadi karena perbuatan KPU yang bekerja tak sesuai aturan main. Kondisi ini lantas ditanggapi Adam Arisoy. Mantan Ketua KPU Papua periode 2015-2020 ini mengatakan bahwa dieranya ia menghandle 29 kabupaten dan 1 kota dan semua berjalan lancar tanpa ada PSU.
Menurut Syamsier kalimat yang menyatakan gubernur yang tertunda itu merupakan suatu kalimat motivasi dan kebetulan pada saat itu yang hadir hanya BTM juga merupakan mantan walikota Jayapura dua priode sebelum masa kepemimpinan ABR saat ini.
Pembentukan Pansus ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 155 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
Terkait penetapan nomor urut paslon, akan berlaku nomor sesuai hasil penetapan Pilkada kemarin. Dengan demikian, Benhur Tomi Mano bersama calon wakil barunya akan tetap menggunakan nomor urut 01, sementara Pasangan Calon (Paslon) Mathius D. Fakhiri (Mari-Yo) tetap menggunakan nomor urut 02. "Jadi, nomornya tetap sama karena dalam keputusan MK kemarin tidak ada perintah soal pergantian nomor urut paslon," jelas Idham.
