"Kami turun sesuai data dari Kota Jatapura, Biak Numfor, Kepualuan Yapen dan Mappi," kata Nerlince. MRP telah melakukan ferivikasi vaktual dari kedua bacalon dengan berbagai pertimbangan. Untuk itu berharap, apa yang nantinya dilakukan diperuntukan untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hak kesulungan orang asli Papua.
Menurut Nurjanah, menjelang penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan pihaknya telah memperketat pengamanan di Kantor komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat. "Sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 202 penetapan akan berlangsung pada 22 September 2024," ujarnya.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin menjelaskan data usia dibawah 17 tahun dan di atas 79 tahun sebanyak 4.893 jiwa. dimana data usia dibawah 17 tahun tersebut terdapat pemilih dengan usia 0 tahun, bahkan ada sejumlah pemilih yang terdata dengan usia -2 tahun.
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD Papua PDI-Perjuangan yang menjadi satu-satunya partai yang mendukung pasangan calon BTM-Yes ini, turut hadir sejumlah Pimpinanan Organisasi Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dari wilayah adat Tabi dan Saireri.
Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi menyatakan uji kelayakan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh MRP Papua Pegunungan, hanya saja dalam kegiatan ini pihaknya memberikan pandangan karena banyak keraguan dari masyarakat maka MRP Papua Pegunungan melakukan cara seperti memberikan ruang bagi pada para bakal calon untuk melakukan pemaparan visi dan misi dengan bahasa ibu.
“Intinya akan tetap diselesaikan khusunya untuk NPHD masalah keamanan,” tegas Ramses. Namun dari 8 kabupaten dan 1 kota sebelumnya diberitakan jika Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masih "nunggak".
Marman menjelaskan bahwa jika pertemuan yang dilakukan para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan dan atau bupati dan wakil bupati di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat untuk memilih dia, kemudian menyampaikan program dan visi misinya maka itu sudah bentuk kampanye dan belum dapat dilakukan.
Fajar Kambon menjelaskan bahwa terkait pemberitaan tersebut sejatinya merupakan wilayah hukum pihak penyidik yang bukan ranahnya KPU meskipun ada dugaan yang mengarah bahwa ada peserta Pilkada yang tersangkut kasus korupsi.
Pertama komitment terhadap pelaksanaan UU No.2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus). Berkaitan dengan UU Otsus banyak hal yang menjadi penting dipikirkan pemimpin yang akan datang, beberapa diantaranya seperti hak proporsional OAP untuk segala kebijakan.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan KPU pada prinsipnya hanya menerima hasil yang disampaikan oleh tim dokter, dan kalau tim dokter menyatakan calon itu memenuhi syarat maka tetap akan menerima dan mempersiapkan penetapan sebagai calon pada 22 september nanti.
